tirto.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti dialog publik yang merupakan tahapan seleksi calon pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Dalam sesi dialog tersebut, KontraS menemukan sejumlah pernyataan calon pimpinan Komnas HAM yang dinilai mencederai perspektif HAM dan tidak berpihak kepada korban.
Beberapa pernyataan tersebut antara lain :
"Hukuman mati patut diberlakukan kepada pelaku genosida."
"Cara menyelesaikan konflik SDA dengan menjadi bagian korporat dan berpartisipasi sebagai pemegang saham."
"LGBT menyalahi norma agama."
"Bekerja sama dengan partai politik terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan cara dealing dukungan suara saat Pilkada/Pilpres."
"hak yang terkait dengan sikap yang menyimpang seperti LGBT itu memang harus diatur."
Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan pernyataan-pernyataan tersebut mengindikasikan adanya proses seleksi yang bermasalah sehingga menghasilkan calon anggota Komnas HAM yang kurang berintegritas.
"Kami melihat bahwa setidaknya sampai pada tahapan dialog publik ini, pansel gagal untuk menemukan calon anggota Komisioner Komnas HAM yang memiliki karakter berani, berintegritas tinggi dan tanpa kompromi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM," kata Rivan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu 15 Juni 2022.
Untuk itu, pihaknya mendesak panitia seleksi (pansel) untuk meninjau secara cermat calon anggota Komnas HAM yang memiliki latar belakang bermasalah seperti memiliki rekam jejak yang buruk dan atau memiliki potensi konflik kepentingan.
Ia juga mendesak pansel untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam kemampuan calon Anggota Komnas HAM pada tahap selanjutnya. "Agar dapat menemukan komisioner yang lebih kredibel," pungkas Rivanlee.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky
