Indeks Komnas Ham

Dugaan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.

Komnas HAM usut kematian warga akibat bentrok dengan personel TNI di Tiro, Pidie. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan TGPF belum perlu.

Sanksi etik dan pergeseran jabatan polisi dinilai belum bisa membayar dampak psikologis dan sosial yang dihadapi santri.

Dari berbagai penelusuran, tidak ditemukan bukti kredibel yang mendukung klaim bahwa Panglima TNI menyebut Komnas HAM adalah musuh dalam selimut.

Komnas HAM sesalkan dugaan pelanggaran prosedur dan intimidasi santriwati saat penggeledahan Ponpes di Sukoharjo. Propam & Kompolnas didesak periksa aparat.

Komnas HAM menilai draf baru RUU HAM melemahkan peran kelembagaan. Rekomendasi tak lagi mengikat dan hak warga adat belum diakomodasi.

Saurlin mengatakan, permintaan keterangan tersebut dilakukan untuk mendalami persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk potensi konflik lahan.

Saurlin menjelaskan bahwa pemantauan tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi juga turut mencermati pemenuhan hak-hak dasar warga.

Menurut pemerintah penilaian pelanggaran HAM dalam pemenuhan hak ekosob tidak dapat disamakan dengan penilaian terhadap pelanggaran hak sipil dan politik.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Komnas HAM merekomendasikan perombakan skema distribusi penerima manfaat program MBG ke orang yang membutuhkan.

BGN rombak Perpres Makan Bergizi Gratis (MBG) usai Komnas HAM temukan kasus keracunan massal dan pelanggaran sistemik.

Natalius Pigai menegaskan teror itu mesti ditanggapi serius lantaran menyangkut kekerasan terhadap institusi Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM berkata pemenuhan hak korban secara menyeluruh menjadi kewajiban mutlak dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Berdasarkan pagu tersebut, Komnas HAM tidak mampu melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM melakukan upaya penilaian terhadap kepolisian dan lembaga penegak hukum lain agar seluruh prosedur hukum yang dilakukan harus memenuhi HAM.

Komnas HAM bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia usut dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). SPDPP dikirim ke Jaksa Agung.

Masih banyaknya keluhan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan, mulai dari kekosongan obat, hingga layanan yang belum inklusif bagi kelompok rentan.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Komnas HAM berharap lembaga khusus ini bisa mengatasi kebuntuan konflik agraria struktural di Indonesia.

Permintaan itu menyusul kembali jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.