Indeks Komnas Ham

DPR RI sudah seharusnya mengesahkan RUU PPRT, namun terus saja tidak diprioritaskan meski masuk prolegnas.

Komnas HAM sudah turun langsung ke lokasi di kawasan Nabung Surbakti Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut, pada 12 dan 13 Juli 2024.

Pihak keluarga mempertanyakan kinerja penyidik yang belum dapat mengungkap motif di balik peristiwa pembakaran.

Komnas HAM memandang putusan bebas eks Bupati Langkat sangat bertolak belakang dari komitmen pemerintah memberantas TPPO.

Menurut Uli Parulian Sihombing, Komnas HAM akan tetap melanjutkan dan menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. 

Pemerintah pun diminta membuat pusat pengaduan bagi korban yang terdampak peretasan itu.

LBH Padang menduga adanya obstruction of justice dalam penanganan perkara penganiayaan AM oleh anggota polisi Polda Sumatra Barat.

Komnas HAM, KPAI, LPSK, dan Kompolnas bersepakat tetap melakukan investigasi untuk membuat terang peristiwa ini.

Komnas HAM menyatakan kasus penganiayaan anak di Padang oleh polisi akan masuk ke dalam kategori prioritas karena menyangkut anak.

Komnas HAM akan menindaklanjuti laporan Hasto dan Kusnadi terkait penyitaan HP.

Menurut Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, Kusnadi (staf Hasto) berhak untuk membuat laporan jika merasa ada pelanggaran hak.

Usai menerima aduan, Komnas HAM melakukan penyelidikan dan tindak lanjut. Hasilnya, Komnas HAM melakukan 625 pemantauan, 248 mediasi, dan 1.483 upaya lain.

Saat ini 35 KK warga Kampung Bayam masih menempati hunian sementara yang berlokasi di Jalan Tongkol.

Komnas HAM memberikan rekomendasi ke Polda Jawa Barat terkait penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Komnas HAM berkoordinasi dengan Pemkot Cirebon dan Polda Jawa Barat dalam memenuhi tuntutan keluarga Vina.

Kendala kasus kematian Munir tak kunjung rampung yaitu adanya saksi yang sudah meninggal hingga keterbatasan dokumen.

Komnas HAM juga memastikan pelindungan dan pemenuhan hak atas keadilan dan kepastian hukum terhadap keluarga korban.

Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.

Menurut Anis Hidayah, Komnas HAM tidak hanya fokus pada pilkada, tetapi juga penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah rawan.

Menurut komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun, penanganannya dilakukan secara tertutup.