Indeks Komnas Ham

Komnas HAM buka suara terkait kasus penembakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Komnas HAM ingin mendalami ada tidaknya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI AL.

Komnas HAM mendorong penggunaan e-voting dalam pemilu demi memastikan jam kerja lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran.

Komnas HAM menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam aksi penembakan yang dilakukan TNI AL kepada bos rental mobil di Tol Jakarta-Merak.

Atnike mengungkap bahwa institusi yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan).

Kuasa hukum mengeluhkan proses hukum kepada Tom Lembong yang dilakukan Kejagung sewenang-wenang dan diskriminatif ke Komnas HAM.

Willy menggelar rapat dengan Menteri HAM, Natalius Pigai, juga untuk mengetahui tugas Kementerian HAM agar tidak berbenturan dengan keberadaan Komnas HAM.

Salah satu tantangan penuntasan kasus TPKS yang terjadi selama ini adalah aparat penegak hukum yang memfasilitasi jalur perdamaian.

Komnas HAM menangani 162 kasus yang diterima melalui pengaduan dan ditindaklanjuti dengan berbagai mekanisme. Apa saja?

Berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM, Polri masih menjadi lembaga yang paling merugikan masyarakat. 

Komnas HAM mendesak Polri melakukan evaluasi internal terkait penanganan demonstrasi yang diduga dilakukan secara represif dan penuh kekerasan.

Komnas HAM desak Bawaslu menginvestigasi pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung Dharma Prangrekun-Kun Wardana melalui jalur independen.

Kriteria calon kepala daerah sadar HAM menjadi prinsip bagi partai politik untuk memperbaiki rekrutmen calon kepala daerah.

Komnas HAM mengusut peristiwa meninggalnya tiga orang yang diduga bagian dari kelompok sipil bersenjata.

Komnas HAM mendesak untuk dilakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Sipil Bersenjata yang diduga sebagai pelaku dalam kejadian ini.

Desakan untuk melakukan ekshumasi setelah Komnas HAM menerima permohonan dari keluarga korban dan LBH Padang.

Komnas HAM meminta polisi mengikuti ketentuan UU TPKS sebab Meila tidak bisa dikriminalisasi dengan UU ITE.

DPR RI sudah seharusnya mengesahkan RUU PPRT, namun terus saja tidak diprioritaskan meski masuk prolegnas.

Komnas HAM sudah turun langsung ke lokasi di kawasan Nabung Surbakti Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumut, pada 12 dan 13 Juli 2024.

Pihak keluarga mempertanyakan kinerja penyidik yang belum dapat mengungkap motif di balik peristiwa pembakaran.