Indeks Komnas Ham

Saurlin mengatakan, permintaan keterangan tersebut dilakukan untuk mendalami persoalan penguasaan dan pengelolaan lahan, termasuk potensi konflik lahan.

Saurlin menjelaskan bahwa pemantauan tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi juga turut mencermati pemenuhan hak-hak dasar warga.

Menurut pemerintah penilaian pelanggaran HAM dalam pemenuhan hak ekosob tidak dapat disamakan dengan penilaian terhadap pelanggaran hak sipil dan politik.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Komnas HAM merekomendasikan perombakan skema distribusi penerima manfaat program MBG ke orang yang membutuhkan.

BGN rombak Perpres Makan Bergizi Gratis (MBG) usai Komnas HAM temukan kasus keracunan massal dan pelanggaran sistemik.

Natalius Pigai menegaskan teror itu mesti ditanggapi serius lantaran menyangkut kekerasan terhadap institusi Hak Asasi Manusia.

Komnas HAM berkata pemenuhan hak korban secara menyeluruh menjadi kewajiban mutlak dalam pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Berdasarkan pagu tersebut, Komnas HAM tidak mampu melakukan penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat.

Komnas HAM melakukan upaya penilaian terhadap kepolisian dan lembaga penegak hukum lain agar seluruh prosedur hukum yang dilakukan harus memenuhi HAM.

Komnas HAM bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia usut dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). SPDPP dikirim ke Jaksa Agung.

Masih banyaknya keluhan masyarakat dalam pelayanan BPJS Kesehatan, mulai dari kekosongan obat, hingga layanan yang belum inklusif bagi kelompok rentan.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Komnas HAM berharap lembaga khusus ini bisa mengatasi kebuntuan konflik agraria struktural di Indonesia.

Permintaan itu menyusul kembali jatuhnya korban sipil dalam konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.

Komnas HAM meminta pemerintah menyampaikan rencana konkret mengenai pemenuhan hak-hak korban.

Pigai berharap DPR mempertahankan pasal-pasal strategis di RUU tersebut, terutama berkaitan kewenangan penyidikan dan penguatan independensi Komnas HAM.

Korban dinilai harus mendapatkan keadilan, ada tanggung jawab negara terhadap korban jiwa, dan kasus tersebut harus diusut tuntas.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, praktik penyiksaan dalam berbagai bentuk masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Pemerintah dinilai perlu mengevaluasi pelaksanaan pendidikan profesi kedokteran agar nasib para retaker tidak terkatung-katung di masa depan.