tirto.id - Presiden Joko Widodo disebut akan menggelar reshuffle kabinet pada Rabu, 15 Juni 2022. Sinyal perombakan Kabinet Indonesia Maju ini awalnya dilontarkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 2 Juni lalu.
Pratikno menjelaskan soal urgensi reshuffle demi mempercepat arus ekonomi yang saat ini baru saja pulih usai pandemi COVID-19 mereda. “Kita akan fokus pada banyak sekali permasalahan dan harus membutuhkan penanganan ekstra cepat,” kata Pratikno kala itu.
Sementara Jokowi belum mau menjawab secara tegas soal rencana reshuffle. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menjawab “belum” saat ditemui di peresmian Masjid At-Taufiq di Kantor DPP PDIP, Jakarta pada 8 Juni 2022.
Wacana perombakan kabinet semakin mengemuka usai sejumlah parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mulai buka suara. Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid bahkan secara gamblang menyebut reshuffle kabinet akan digelar pada 15 Juni 2022.
Jazilul mengaku PKB sudah mendengar kabar kepastian pergantian menteri ini. Meski demikian, Jazilul tak mau membocorkan nama-nama yang berpotensi didepak. Ia hanya berharap reshuffle kabinet kali ini tidak memicu konflik politik.
“Kami berharap reshuflle tidak memunculkan gejolak politik dan dapat mengantisipasi krisis ekonomi global yang sedang terjadi,” kata Jazilul, Senin (13/6/2022).
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto enggan berkomentar soal reshuffle kabinet tersebut. Di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/6/2022), Airlangga hanya bilang “No comment kalau itu. Kan, itu tergantung Bapak Presiden.”
Pria yang juga menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu hanya memastikan bahwa pihaknya siap menerima Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bergabung ke kabinet. Parpol besutan Zulkifli Hasan ini memang sudah lama disebut-sebut akan masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Hal senada diungkapkan Wakil Sekjen DPP PDIP, Arif Wibowo. Ia memastikan PDIP menghormati keputusan Jokowi untuk merombak kabinet. Ia pun mengaku PDIP sudah berkomunikasi dengan Jokowi soal reshuffle ini.
“Jadi, saya kira, ya, kabinet baik-baik saja. Akan tetapi, kalau itu menyangkut kader partai, kami sudah pasti berkomunikasi sebaik-baiknya kepada Pak Presiden, secara khusus ketua umum. Hal ini karena menteri, wakil menteri, presiden, dan wakil presiden adalah titah ketua umum,” kata Arif usai pembukaan Bimtek Anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (14/6/2022).
Arif juga mengatakan, masuknya Bendahara PDIP, Olly Dondokambey ke kabinet perlu ditanyakan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sementara soal kabar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan masuk kabinet diserahkan kepada presiden.
“Apakah nanti menyangkut hubungan partai lain, apakah baik-baik saja, saya kira tergantung pada presiden mengomunikasikannya. Akan tetapi, bagi PDI Perjuangan, kami sedang tidak ada masalah, baik-baik saja kami semua. PDI Perjuangan ora popo,” katan dia.
Istana: Reshuffle Wewenang Presiden Jokowi
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menegaskan bahwa wewenang me-reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Ia pun memastikan reshuffle dilakukan sesuai keinginan presiden, mau kapan saja.
Pramono juga menegaskan, pemilihan nama yang di-reshuffle merupakan wewenang presiden. Politikus PDIP ini pun memandang Jokowi mengetahui komposisi yang tepat untuk kabinet di masa depan.
“Yang jelas presiden sudah delapan tahun di pemerintahan ini. Beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini," ujar Pramono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022).
Namun, ia tidak menjawab soal kemungkinan PAN masuk dalam kabinet. Ia memastikan bahwa kebutuhan dan pemilihan kandidat sudah dipahami Jokowi sebagai presiden. Pramono menegaskan bahwa semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi.
“Pokonya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa. Kebutuhannya apa, presiden yang tahu karena pemerintahan ini, kan, masih dua taun lagi, sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu presiden yang memutuskan,” kata Pramono.
Sementara itu, Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa akan ada salah satu kader partainya yang akan menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu sejalan dengan rencana reshuflle yang akan dilakukan pada Rabu (15/6/2022).
“Bapak Ketum sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan presiden. Tidak hanya berkaitan dengan posisi kabinet, juga mengenai isu dan permasalahan bangsa," kata Arya di Kantor DPP PAN pada Selasa (14/6/2022).
Meski ada anggota PAN yang masuk di kabinet Jokowi, namun ia masih enggan memberikan informasi lebih lanjut. Siapa nama yang akan duduki kursi menteri. “Perkara nama itu ada di ketum, dan kami kadernya sudah siap apabila terpilih,” kata dia.
Jokowi pun telah memanggil sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (14/6/2022). Beberapa yang dipanggil, di antaranya Mendag M. Luthfi, Menteri ATR Sofyan Djalil hingga Mentan Syahril Yasin Limpo. Sebelumnya Jokowi disebut-sebut juga memanggil Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Jika dilihat secara detail, nama-nama yang dipanggil adalah menteri dalam bidang ekonomi.
Selain menteri Kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (14/6/2022) Jokowi juga memanggil eks Panglima TNI Marsekal (purn) Hadi Tjahjanto ke Istana Negara. Namun pemanggilan belum jelas apakah berkaitan reshuffle atau tidak.
Pesan yang Tersirat
Dosen Komunikasi Politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo menangkap sejumlah pesan yang mengarah pada sikap Jokowi untuk me-reshuffle kabinet. Pertama, ia yakin Menteri Perdagangan M. Luthfi akan menjadi sasaran utama untuk diganti.
“Kalau dilihat dari isu belakangan ada beberapa isu yang mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang pertama soal minyak goreng dan ini, kan, yang paling bertanggug jawab menurut saya menteri perdagangan dan itu yang mungkin akan diutak-atik,” kata Kunto kepada reporter Tirto.
Kedua, kata Kunto, Jokowi akan mulai mengutak-atik kursi Menteri Pertanian yang kini diisi kader Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.
Faktor ketiga adalah isu ekonomi global. Ia melihat bahwa pesan berkali-kali yang disampaikan Jokowi seperti isu krisis ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi akan menjadi arah orientasi reshuffle demi membuat pemerintah siap menghadapi krisis masa depan. Di sisi lain, pesan Jokowi soal larangan membeli barang impor tentu menjadi sinyal kuat dalam mengganti menterinya.
Lantas, apakah berarti ada perubahan kursi menteri berlatar belakang partai politik maupun non-parpol? Kunto menduga bahwa pergeseran kali ini akan melibatkan PAN yang sebelumnya sempat berseberangan dengan kubu Jokowi, dan saat ini belum mendapatkan kursi di kabinet.
“Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Habis nanti PAN kasian enggak dapat apa-apa. Jadi justru yang bertambah dari parpolnya dengan mengakomodir PAN ini," kata Kunto.
Ia yakin, Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN akan masuk dalam kabinet. Namun posisi PAN di kabinet belum jelas terlihat. Akan tetapi, ia menduga Jokowi akan memberikan kursi menteri yang strategis atau kursi menteri coordinator. Sebab, kata dia, hampir semua ketua partai mendapatkan kursi strategis atau kursi menteri koordinator di kabinet Jokowi.
“Selama ini, kan, posisi menko atau posisi menteri yang strategis diisi oleh tokoh partai, kan kebanyakan walaupun gak semua. Sangat mungkin pasti ada pergeseran partai, menteri yang mewakili partai tertentu di beberapa pos, tapi kalau untuk tepatnya saya juga belum begitu clear,” kata Kunto.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin memandang, reshuffle sudah di depan mata. Hal itu tidak terlepas pemanggilan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan eks Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.
“Saya melihatnya sih reshuffle sudah dekat dan sudah akan dilakukan Jokowi soal siapa nama-nama yang kena reshuffle, tentu ya Jokowi yang tahu karena itu hak prerogatif presiden," kata Ujang, Selasa (14/6/2022).
Ujang menduga, reshuffle akan menyasar pada menteri non-parpol. Menteri berlatar parpol kemungkinan digeser saja. Dalam pandangan Ujang, menteri yang berpotensi digeser adalah menteri yang tidak berkinerja baik seperti menteri kesehatan atau menteri perdagangan.
Bagaimana dengan PAN? Ujang menduga Zulkifli Hasan akan masuk kabinet. “Saya melihat dan mendengar kelihatannya Zulhas, Ketua Umum PAN yang akan menjadi menteri. Dulu saya dapat info akan menggantikan menteri M Lutfi, Menteri Perdagangan," kata Ujang.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
