tirto.id - Isu reshuffle Kabinet Jokowi sempat berembus usai sejumlah politikus partai koalisi pemerintah mengakui kabar akan ada reshuffle pada akhir Maret 2022 mendatang.
Kabar reshuffle ini diungkapkan sejumlah parpol pada awal Maret 2022 lalu. Hal tersebut pertama kali diungkapkan oleh politikus PKB Luqman Hakim.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza mengungkapkan belum bisa mengonfirmasi waktu pasti kocok ulang kabinet. "Saya belum dengar,” kata Faisol kepada Tirto, Jumat (18/3/2022) malam.
Ketua Komisi VI DPR ini juga menyebut belum mengetahui kabar yang beredar di muka publik, termasuk isu tergusurnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dari kabinet. "Belum dengar," ujar Faisol.
Menurut Faisol, Mendag sekarang figur terbaik yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja, Mendag M Lutfi berhasil membuat surplus neraca perdagangan luar negeri. Sedangkan kelangkaan minyak yang terjadi hari ini diklaim bukan kesalahan Mendag.
"Masalah kelangkaan minyak goreng adalah tindakan pidana dan perlu perhatian aparat penegak hukum untuk law enforcement," ujar Faisol.
Di sisi lain, menanggapi isu reshuffle ini, Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim mengatakan yang memiliki hak untuk melakukan kocok ulang kabinet ialah presiden.
"Menteri itu pembantu presiden. Pengangkatan dan pemberhentian menteri, sepenuhnya menjadi kewenangan presiden," ucap Luqman saat dihubungi Tirto, Jumat (18/3/2022).
Soal kinerja Mendag, Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan PKB meyakini presiden terus melakukan evaluasi atas kinerja jajaran kabinetnya.
Dia juga menyebut PKB percaya penuh kepada Presiden Jokowi bahwa reshuffle yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kinerja Kabinet Indonesia Maju.
"Sehingga apa pun keputusan Presiden Jokowi terkait reshuffle, pastilah yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara," jelas Luqman.
Di sisi lain, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto juga meragukan kabar reshuffle kabinet pekan depan. Ia juga belum bisa mengonfirmasi apakah partainya mendapatkan jatah kursi atau tidak.
“Masih belum [mendengar] ada informasi soal itu,” kata Bima saat dikonfirmasi Tirto.
Wali Kota Bogor itu pun mengungkapkan tidak mengetahui adanya kabar terkait Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang akan terdepak dari kabinet. "Saya enggak tahu," singkat Bima.
Sejak isu reshuffle merebak pada awal Maret 2022, pihak istana belum berkomentar soal isu reshuffle. Pernyataan terakhir pemerintah soal reshuffle disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sambil menjawab pengisian kursi wakil menteri.
"Kan belum ada reshuffle," kata Pratikno, Januari 2022 lalu.
Menerka Motif dan Peluang Reshuffle Kabinet Jokowi
Lantas bagaimana peluang reshuffle kabinet Jokowi diprediksi akan terjadi?
Dosen Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah memandang reshuffle di era Jokowi kali ini bukan berbasis kinerja, tetapi soal politik. Ia yakin reshuffle lebih pada mengakomodasi PAN yang propemerintah.
"Jika orientasinya akomodasi politik, maka urgensi reshuffle memang ada, yakni mengakomodasi PAN agar masuk ke kabinet," kata Dedi kepada Tirto.
Dedi memandang kinerja menteri yang bermasalah tidak menjadi pertimbangan. Ia memandang Jokowi tidak akan mereshuffle kabinet walau menteri tersebut membuat masalah seperti Luhut, Ida maupun Yaqut.
"Reshuffle itu orientasi dominannya soal akomodasi politik, bukan soal kinerja. Sehingga sekontroversial apapun, atau bahkan melanggar etik sekalipun, semisal Yasonna yang terang-terangan naik panggung membela PDIP dalam kasus Masikhu, tetap saja bertahan. Ini pun akan terjadi pada Luhut, Yaqut, atau bahkan Menaker yang sama-sama kontroversial mereka masih mungkin bertahan," jelas Dedi.
Dedi justru melihat reshuffle akan menyasar figur menteri nonparpol. Hal tersebut semakin menguat karena masalah di masyarakat yang semakin besar. Hal ini akan "dikawinkan" dengan upaya mengakomodir partai.
"Bukan tidak mungkin PAN masuk menggantikan menteri perdagangan atau menteri lain dari kalangan nonparpol semisal Muhadjir, Nadiem Makarim atau yang lainnya sementara Sandiaga masih mungkin bertahan, bukan soal kinerja tapi soal ia berasal dari Gerindra," kata Dedi.
Analis politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengakui bahwa ada potensi kuat Jokowi akan melakukan reshuffle kabinetnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja kementerian yang dinilai tidak optimal serta motif politik.
"Saya kira akan terjadi [reshuffle] karena ada dua faktor yakni faktor kinerja dan faktor politis," kata Imam kepada Tirto.
Imam mengakui bahwa ada sejumlah kementerian yang berkinerja kurang baik seperti Kemendag yang kedodoran dalam menyelesaikan krisis minyak goreng. Persoalan minyak goreng ini menjadikan kinerja pemerintah buruk sehingga bisa menjadi motif Jokowi mencari kandidat menteri pengganti M Luthfi saat ini.
Selain Luthfi, Imam mengakui bahwa ada potensi kementerian lain. Ia tidak memungkiri ada beberapa menteri yang berkinerja kurang optimal dengan menimbulkan kegaduhan seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan yang mengembuskan isu penundaan pemilu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat isu Jaminan Hari Tua, Menag Yaqut soal aturan toa dan logo halal maupun kinerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di bidang pariwisata.
Namun, mereka sulit direshuffle karena punya dukungan politik. Hal itu yang menjadi poin kedua bahwa dukungan politik menjadi pemicu reshuffle.
"Gus Yaqut, Luhut, Sandi dan Ida Fauziyah adalah menteri yang kuat secara politik sehingga potensi kena reshuffle lebih rendah," kata Imam.
Imam juga memandang faktor politik yang harus diperhatikan adalah merapatnya PAN ke pemerintahan Jokowi. PAN yang merapat ke pemerintah tentu akan mendapatkan 'kursi' sebagai kompensasi mendukung pemerintahan Jokowi.
Imam menduga kuat reshuffle kabinet bisa saja terjadi. Ia mengatakan, "kalau waktu tidak bisa diprediksi tepatnya namun saya kira tidak lama lagi."
Ia pun membaca bahwa tidak ada informasi soal reshuffle atau pernyataan tegas dari Jokowi maupun Istana bisa ditafsirkan dua hal. Pertama, ia menduga ada tarik ulur dalam pergantian menteri atau Jokowi masih memikirkan untuk mengambil opsi reshuffle atau tidak. Namun, sikap PAN yang mendukung Jokowi adalah sebuah sinyal kuat bahwa reshuffle tinggal menunggu waktu.
"Yang pasti secara politik sejak masuknya PAN, potensi reshuffle sangat besar. Tinggal menunggu momentum yang tepat dalam melakukan kocok ulang kabinet," kata Imam.
Tanggapan Setneg soal Isu Reshuffle Kabinet Jokowi
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menilai kinerja menteri saat ini sudah berjalan dengan baik. Pemerintah mengklaim sudah berjalan sesuai proyeksi.
Hal itu merespons kabar reshuffle kabinet Jokowi pada akhir Maret 2022 yang sempat diembuskan sejumlah politikus pada awal Maret 2022 lalu.
"Tim yang bekerja saat ini sudah menghasilkan kepuasan publik yang besar. Jadi, semangat ini harus terus terjaga dan meningkat ke depannya. Kami kira itu tujuan kita sekarang. Kita berada di jalan yang tepat," kata Faldo dalam keterangan, Minggu (20/3/2022).
Faldo menuturkan, isu reshuffle sudah kerap kali diembuskan kepada publik, apalagi mendekati hari Rabu Pon. Sebagai catatan, Presiden Jokowi dinilai punya pakem saat mengganti kabinetnya. Salah satu pakem tersebut adalah mengganti menteri di hari Rabu sesuai penanggalan Jawa seperti Rabu Pon atau Rabu Pahing.
Menurut Faldo, isu bongkar kabinet pada Rabu Pon termasuk aksi gosip politik. "Soal bongkar pasang kabinet ini. Kalau gosip politik selalu ada jelang Rabu Pon. Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasa lah," tutur Faldo.
Faldo memandang, kerja pemerintah semakin penuh tantangan di masa depan. Meskipun tim yang ada sudah mumpuni, Faldo menilai Jokowi akan mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi tantangan tersebut.
"Pekerjaan ke depan akan semakin banyak, maka tim yang diperlukan harus qualified dan solid. Kita sudah punya semua, maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Presiden untuk direspons, jadi jangan terus imajinasikan bagi-bagi kue politik seperti yang biasa diyakini pemain politik," kata Faldo.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
