tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan Amerika Serikat (AS) soal kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya soal tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengklaim masalah TWK sudah selesai dan tak perlu dipersoalkan.
"Prosedur dan tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan telah diuji oleh MA, MK, bahkan Komisi Informasi Publik (KIP)," ujar Ali dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (18/4/2022).
Dalam proses peralisan tersebut, 57 pegawai KPK diberhentikan pada 30 September 2021 karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN KPK.
KPK juga mengklarifikasi soal kinerja Dewan Pengawas KPK dan pelanggaran yang melibatkan komisioner KPK. Menurut Ali, Dewas KPK sudah bertindak profesional dalam setiap persidangan etik.
"Sekaligus memastikan pihak-pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran untuk melaksanakan sanksi dan hukuman yang dijatuhkan oleh Dewas KPK," ujar Ali.
Sejumlah komisioner KPK pernah tersandung masalah etik yang ditangani Dewas KPK. Firli Bahuri pernah tersandung kasus penggunaan helikopter mewah hingga dilaporkan ke Dewas KPK terkait pembuatan mars KPK oleh istrinya. Kemudian, Lili Pintauli Siregar yang menjalin komunikasi dengan tersangka korupsi dan terbaru dugaan gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika.
Biro Demokrasi, HAM, dan Buruh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti kasus pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Hal tersebut tertuang dalam Laporan HAM Indonesia sepanjang tahun 2021.
Masalah TWK yang mengeliminasi 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan, juga menjadi sorotan laporan berjudul "2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia" tersebut.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Gilang Ramadhan
