Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan menyeleksi pengelola Bandung Zoo dalam waktu dekat. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut banyak pihak berminat mengelola lokasi konservasi dan wisata edukasi tersebut.
“Yang sudah masuk sekitar tiga sampai empat calon,” kata Farhan kepada awak media di Hotel Grandia, Bandung, pada Kamis (9/4/2026).
Ia membeberkan, para calon pengelola berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari lembaga konservasi berbadan hukum hingga pihak swasta atau komersial yang memiliki minat di bidang pengelolaan satwa.
Menurutnya, minat yang cukup tinggi itu menjadi sinyal positif bagi upaya pembenahan Bandung Zoo ke depan, terutama setelah berbagai persoalan yang sebelumnya mencuat.
Namun, politikus Partai Nasdem ini turut menanggapi adanya perhatian dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap pengelolaan Bandung Zoo. Hal itu dinilai wajar, mengingat kebun binatang memiliki nilai historis dan ikatan emosional yang kuat bagi masyarakat Jawa Barat.
“Buat orang Jawa Barat ada ikatan budaya yang kuat di belakang Bandung Zoo. Jadi wajar apabila Pak Gubernur sangat konsen terhadap masalah ini,” jelasnya.
Sementara itu, pemkot bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat telah menyepakati kriteria serta batasan bagi lembaga yang akan terlibat dalam pengelolaan lembaga konservasi tersebut.
Ia memastikan, keputusan terkait kualifikasi pengelola Bandung Zoo sudah ditetapkan melalui koordinasi lintas pemerintah.
“[Keputusan] tentang batas-batas kategori bagi lembaga-lembaga konservasi berbadan hukum yang akan masuk dalam pengelolaan,” tegasnya.
Ia bilang dalam waktu dekat dirinya akan bertemu dengan panitia seleksi (pansel). Hal itu dilakukan untuk membahas lebih lanjut proses penjaringan calon pengelola.
Pihaknya mengharapkan, pertemuan itu dapat segera menghasilkan kejelasan terkait tahapan seleksi. “Insyaallah besok saya akan ketemu dengan pansel. Mudah-mudahan sudah bisa ketemu,” katanya.
Farhan menekankan bahwa terkait pengelolaan lembaga konservasi, khususnya yang berkaitan dengan satwa dilindungi, tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
“Karena yang namanya satwa dilindungi itu 100 persen kewenangan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Andrian Pratama Taher
