Wagub Kalimantan Barat Ungkap Alasan Tolak Program Transmigrasi

tirto.id - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengungkap alasan Kalimantan Barat menolak program transmigrasi dari pemerintah pusat. Dia menyebut program transmigrasi tidak diperlukan karena dapat menambah angka kemiskinan di wilayah tersebut.

“Masyarakat lokal di sana (Kalimantan Barat) ada yang masih belum ada lahan, pekerjaan, dan rumah. Kalau sekarang kita tambah lagi dengan yang baru, namanya transmigrasi (tentunya) bukan orang kaya. Jadi makin bertambah penduduk miskin kami, makanya kami tolak,” kata Krisantus ketika ditemui wartawan di Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali, Kamis (31/7/2025).

Politikus dari PDI Perjuangan tersebut juga mengungkap Pemerintah Daedah (Pemda) Kalimantan Barat tidak pernah meminta adanya transmigrasi penduduk ke wilayah tersebut.

“Sekarang sudah diputuskan bahwa Kalimantan Barat tidak ada program transmigrasi," imbuhnya.

Krisantus mengungkap bahwa dari 5,6 juta penduduk total di Kalimantan Barat, hampir 15 persennya adalah transmigran. Dominan, transmigran tersebut berasal dari Pulau Jawa. Dia menganggap, para transmigran tersebut adalah putra daerah Kalimantan Barat.

“Saya memutus opini yang mengatakan asli dan pendatang, terlebih keturunan dan non-keturunan. Mulai dari saya memimpin Kalimantan Barat, tidak ada istilah seperti itu," tegasnya.

Sementara itu, Krisantus tidak memiliki angka pasti mengenai tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat. Namun, dia mengibaratkan situasi Kalimantan Barat seperti tikus mati di lumbung padi. Dia juga menyebut, cita-cita pendiri bangsa, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terlaksana secara murni dan konsekuen.

Krisantus menambahkan, saat ini pendapatan Kalimantan Barat mencapai Rp35 triliun yang bersumber dari 1 APBD Provinsi dan 14 APBD Kabupaten/Kota, kontras dengan DKI Jakarta yang memiliki APBD Rp91 triliun, tertinggi di Pulau Jawa.

“Kami ingin ada suatu keadilan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini, termasuk dalam bentuk transfer keuangan," ungkap Krisantus.

Padahal, Kalimantan Barat mempunyai potensi emas lebih dari 2 ton per hari, ditambah bauksit, batu bara, uranium, pasir kuarsa, pasir silika, dan sawit. Selain itu, Krisantus mengibaratkan luas Kalimantan Barat adalah luas Pulau Jawa, Madura, dan Pulau Bali jika dijumlahkan.

“Untuk respons, sampai hari ini belum ada teguran dari pemerintah pusat. Namun, saya tetap akan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” kata Krisantus.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, merespons penolakan program transmigrasi oleh Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan hadirnya penduduk pendatang melalui program transmigrasi.

Iftitah memastikan, program transmigrasi hanya dilakukan jika pemerintah daerah (pemda) tujuan mengajukan permintaan transmigran.