Indeks Transmigrasi

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan program transmigrasi kini fokus pada skema mandiri lewat pendekatan ekonomi di Indonesia Timur.

Kejati Kaltim juga menyita tumpukan uang tunai dari berbagai mata uang asing.

Iftitah mengaku fokus pada upaya Kementrans menarik investor demi membangun kawasan transmigrasi mandiri dan ingin APBN hanya sebagai stimulus.

Kementerian Transmigrasi akan ajukan pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk 2026.

Di samping itu, masih ada 100 ribu hektare (ha) lahan transmigrasi sampai saat ini belum bersertifikat.

Wagub sebut program transmigrasi tidak diperlukan karena dapat menambah angka kemiskinan di Kalimantan Barat.

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara pun mengusulkan investasi di Rempang dialihkan untuk pengembangan di Pulau Galang.

Program transmigrasi hanya dilakukan jika pemerintah daerah tujuan mengajukan permintaan transmigran.

Kementerian Transmigrasi lewat media sosial resminya sudah menyatakan narasi ini hoaks alias tidak benar.

Viva mengatakan, target 2.000 KK yang akan diberangkatkan ikut program transmigrasi mayoritas berasal dari 7.000 KK yang mau transmigrasi pada 2024 lalu.

Koordinasi dengan Kejaksaan Agung ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan lahan itu tidak menyalahi aturan hukum.

Viva Yoga menekankan, kehadiran Kementerian Transmigrasi adalah upaya menjaga NKRI dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Iftitah menawarkan program transmigrasi yang mungkin bisa dilakukan di Papua dalam jangka pendek, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

Cara mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata bisa dilakukan melalui program transmigrasi, Keluarga Berencana, dan pengembangan wilayah desa.

Warga transmigrasi di Mesuji tak kunjung mendapatkan sertifikat tanah akibat terjebak dalam konflik dengan perusahaan sawit dan dugaan maladministrasi.

Istilah transmigrasi diperkenalkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. Soekarno saat itu memperkenalkannya lewat tulisannya di Harian Soeloeh Indonesia.

Pemerintah Orde Baru dianggap secara sepihak menetapkan standar dan cara hidup orang Jawa di Papua Barat.

Revolusi hijau diklaim berhasil di beberapa wilayah, tapi tidak di lahan gambut. Garapan Maryoto contohnya.

Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk pemerataan ekonomi nasional adalah dengan menerapkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Agraria.