Darmin: Pemerintah Terus Upayakan Pertumbuhan Ekonomi

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini Indonesia tengah memerlukan upaya untuk mencapai pemerataan ekonomi nasional. Salah satu usaha yang dapat ditempuh adalah dengan menerapkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Agraria. Menurut Darmin, langkah itu dapat berpotensi mengurangi rasio gini yang dinilai terus memburuk.

“Sektor pertanian tidak terserap ke industri manufaktur. Tidak mengherankan kalau hingga sekarang pertumbuhan ekonomi diiringi rasio gini yang memburuk. Karena yang dikelola tambang mahal. Perkebunan ada, tapi tetap tidak sebanyak industri,” ujar Darmin di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Seperti diungkapkan Darmin saat menyampaikan pidato pembuka di acara peluncuran hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016, setidaknya ada tiga pilar utama yang telah dipetakan pemerintah dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reformasi Agraria.

Adapun ketiga pilar tersebut adalah aturan mengenai sertifikasi aset dan redistribusi lahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan vokasional, serta terkait dengan perluasan kesempatan.

“Kalau ketiga pilar tersebut bisa berjalan, maka pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh ke arah yang berkualitas. Tak hanya itu, ekonomi pun bertransformasi jadi lebih berkualitas,” kata Darmin.

Seperti diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hasil pendaftaran Sensus Ekonomi 2016, penyebaran jumlah usaha/perusahaan di Indonesia memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Besarannya lebih kurang mencapai 60,74 persen, atau setara dengan 16,2 juta usaha/perusahaan. Sementara untuk penyebaran terbesar kedua ada di Pulau Sumatera dengan angka persentase sebesar 13,62 persen.

Menyikapi temuan BPS tersebut, Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah, sempat memberikan pernyataannya bahwa pemerintah harus mulai mempertimbangkan kembali program transmigrasi. “Menurut saya transmigrasi perlu dipikirkan. Kalau dibiarkan alamiah, pasti konsentrasi dunia usaha akan mencari dimana pangsa pasar itu berada, dan itu adanya di Pulau Jawa,” ucap Firmanzah di kesempatan yang sama.

“Ini juga terkait dengan rencana pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah. Karena harus dipikirkan pula, siapa yang akan mengisi kegiatan ekonominya di sana,” tambah Firmanzah.

Lebih lanjut, Firmanzah tidak menampik apabila citra program transmigrasi cenderung buruk di mata masyarakat.

“Ya itu berarti harus diperbaiki. Apakah itu dari faktor regulasi atau implementasinya. Kalau implementasinya, berarti kan perlu ditingkatkan, tapi kalau regulasinya, saya rasa pemerataan pembangunan tanpa pemerataan orang tidak akan mungkin dilakukan,” ujar pria yang pernah menjadi Staf Khusus Presiden di Bidang Ekonomi saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.