Cara Mengatasi Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata

tirto.id - Kepadatan penduduk merupakan salah satu masalah kependudukan di Indonesia yang sudah terjadi sejak lama. Problem tersebut kerap kali diakibatkan oleh urbanisasi, yang menyebabkan kepadatan penduduk tidak merata, hanya terpusat di kota.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, baik di desa maupun kota. Dengan begitu, jumlah antardaerah tidak akan timpang, begitu juga dengan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab, kepadatan penduduk umumnya disebabkan oleh tingginya angka kelahiran. Namun, urbanisasi juga berpotensi membuat ledakan penduduk di kota.

Apa Saja Dampak Peningkatan Jumlah Penduduk?

Peningkatan jumlah pendudukan dapat menjadi sesuatu yang positif jika diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, akan lebih banyak dampak negatifnya jika tidak diimbangi dengan peningkatan mutu SDM.

Berikut ini beberapa dampak negatif peningkatan jumlah penduduk:

• Persebaran penduduk tidak merata
• Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang.
• Meningkatkan polusi dan limbah, baik dari pabrik maupun rumah penduduk.
• Angka pengangguran meningkat.
• Angka kesehatan masyarakat menurun.
• Angka kemiskinan meningkat.
• Pembangunan daerah semakin dituntut banyak.
• Ketersediaan pangan sulit.
• Pemerintah dituntut membuat kebijakan rumit.
• Angka kecukupan gizi memburuk.
• Muncul wabah penyakit baru.

Cara Mengatasi Kepadatan Penduduk yang Tidak Merata

Kepadatan penduduk tidak merata menjadi salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia. Hampir 50 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Salah satu cara mengatasi kepadatan penduduk tidak merata yang pernah diterapkan pemerintah adalah transmigrasi. Namun, ledakan penduduk yang terpusat di Jawa juga bisa diantisipasi dengan mengembangkan industri kecil yang ada di perdesaan.

Cara mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata di Indonesia meliputi:

1. Transmigrasi

Salah satu upaya mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata adalah transmigrasi. Transmigrasi di Indonesia sebenarnya telah diterapkan sejak masa Hindia Belanda.

Pasca-kemerdekaan, pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Sukarno tidak melihat transmigran sebagai solusi penyebaran penduduk. Namun di periode Soeharto, transmigrasi menjadi program pilihan bahkan menjadi proyek besar dalam pembangunan nasional.

Saat ini, program transmigrasi tidak diterapkan secara masif oleh pemerintah pusat, hanya beberapa daerah tertentu. Namun, pada 2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pernah mencanangkan program transmigrasi. Program tersebut diklaim tidak hanya memberikan tanah kepada masyarakat, melainkan disediakan pula pasarnya sebagai wadah transaksi hasil lahan.

2. Perbaikan sarana dan prasarana di desa

Pembangunan sarana dan prasarana desa yang lebih baik memungkinkan penduduk untuk betah di desa. Hal ini termasuk sebagai upaya pengembangan wilayah desa. Misalnya, dengan cara memperbaiki dan meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

3. Mengadakan penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi masalah umum di Indonesia. Namun, kesempatan untuk meningkatkan kualitas individu kerap kali hanya tersedia di kota.

Untuk itu, agar orang-orang tidak perlu berbondong-bondong ke kota, pemerintah bisa memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.

4. Meningkatkan kesempatan kerja di desa

Untuk mencegah urbanisasi yang masif, pemerintah bisa memberikan kesempatan kerja yang sesuai dengan orang-orang desa.

Salah satu solusi kebijakan terkait hal itu, misalnya, memberikan penyesuaian harga yang setara untuk produk pertanian yang dikelola masyarakat desa. Selain itu, tidak mengganggu lahan pertanian yang ada di desa juga menjadi salah satu solusi agar orang desa tidak berbondong-bondong ke kota.

5. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) juga bisa menjadi salah satu solusi pemerintah dalam menekan kepadatan penduduk yang tidak merata.

Namun, program ini tidak hanya bertujuan menekan laju pertumbuhan penduduk, melainkan peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan.

6. Meningkatkan aspek budaya di desa

Hiburan dan budaya menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap urbanisasi. Selain untuk bekerja, masyarakat yang pindah ke kota juga membawa keinginan merasakan hiburan dan mengetahui kebudayaan yang lebih variatif.

Untuk mencegah hal itu, pemerintah bisa meningkatkan aspek budaya dan pariwisata di daerah tersebut. Misalnya, mengadakan festival rutin dua kali setahun, atau meningkatkan pariwisata sejarah di desa tersebut.