tirto.id - Contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial di antaranya yakni ketidakadilan, intoleransi, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pada dasarnya, kelompok sosial terbentuk lantaran konsekuensi dasar manusia sebagai makhluk sosial.
Joan Hesti Gila Purwasih dan Seli Septiana Pratiwi dalam buku Sosiologi (2021) menjelaskan, kelompok sosial tidak terjalin dengan sendirinya, melainkan melalui sejumlah tahapan, mulai proses pembentukan hingga pembubaran.
Pembentukan kelompok sosial berpotensi menimbulkan permasalahan sosial seperti yang disinggung di awal. Lantas, apa perbedaan antara kelompok sosial dan pengelompokan sosial?
Apa Itu Pengelompokan Sosial
Pengelompokan sosial adalah proses pembentukan kelompok berdasarkan kategorisasi tertentu. Sejumlah orang, yang mungkin belum pernah bertemu tetapi memiliki karakteristik sama, bisa dikelompokkan sesuai kategori tertentu.
Pengelompokan sosial bisa dilakukan di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Pengelompokan sosial biasanya dilakukan guna mempermudah proses identifikasi di suatu kelompok masyarakat yang kompleks.
Contoh pengelompokan sosial adalah pengategorisasian warga RW. 7, Dusun Clingak, Desa Clinguk, berdasarkan berdasarkan umur.
Sementara itu, kelompok sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dari dua individu atau lebih. Setidaknya terdapat empat faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial, yakni darah, geografis, kepentingan, dan daerah asal.
Contoh kelompok sosial yakni keluarga, anggota RT dan RW, paguyuban masyarakat, partai politik, koperasi desa, dan kepanitian acara.
Definisi Permasalahan Sosial
Sebagaimana dijelaskan di awal, pengelompokan sosial dapat mengalami pembubaran dalam prosesnya. Salah satu penyebab pembubaran itu adalah munculnya permasalahan sosial.
Permasalahan sosial biasanya muncul karena adanya pelanggaran nilai dan norma dalam masyarakat. Sebab pelanggaran tersebut ditakutkan memicu stabilitas sistem dan keteraturan sosial di lingkungan sekitar. Secara sederhana, normal dan nilai sosial dijadikan parameter untuk menentukan suatu permasalahan sosial.
Di samping itu, permasalahan tidak hanya disebabkan interaksi sosial. Namun terdapat faktor lain seperti bencana hingga wabah penyakit.
Contoh Permasalahan Sosial Akibat Pengelompokan
Pengelompokan sosial dapat berdampak positif. Salah satunya adalah mempermudah dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat yang kompleks.
Namun, pengelompokan sosial seringkali digunakan untuk melabelisasi suatu kelompok. Bahkan, labelisasi tersebut berpotensi menimbulkan masalah lain, yakni prasangka, sehingga membuat seseorang memisahkan diri dari anggota kelompok lain.
Dampak negatif pengelompokan sosial yang lebih kompleks di antaranya menciptakan sikap eksklusivisme, partikularisme, serta kecenderungan eksklusi sosial.
Sederhananya, pengelompokan sosial bisa menjadi alat mujarab untuk menghancurkan kelompok sosial. Misalnya, politik adu domba (devide et impera) yang dilakukan VOC kepada penduduk Nusantara.
Berikut ini contoh permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial:
1. Ketidakadilan
Ketidakadilan adalah tidak tercapainya hak dan kewajiban yang telah diatur dan disepakati bersama dalam kelompok sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tetapi kemudian dilanggar.2. Intoleransi
Intoleransi adalah sikap tidak menghargai serta menghormati perasaan orang lain. Sebagai contoh, menolak pembangunan rumah ibadah tertentu di suatu daerah. Hal tersebut muncul karena terdapat kelompok yang menganggap pemahamannya paling benar.3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Pertama, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan yang merugikan. Sebagai contoh, penggelapan uang serta penyalahgunaan wewenang, sarana, dan jabatan oleh seseorang atau kelompok.Kedua, kolusi merupakan kerja sama yang memiliki maksud tidak terpuji. Sebagai contoh, suatu perusahaan memberikan hadiah kepada oknum pejabat pemerintah yang mempermudah izin pembangunan di suatu proyek publik.
Ketiga, nepotisme adalah tindakan mengutamakan keluarga, sanak saudara, hingga teman sendiri. Sebagai contoh, penerimaan pegawai dilakukan tidak transparan demi kepentingan kerabat.
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Fadli Nasrudin