tirto.id - Kementerian Transmigrasi lahir kembali setelah Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) era kepemimpinan Joko Widodo. Saat ini, Kementerian Transmigrasi terpisah mandiri dari Kementerian Desa. Kementerian ini ternyata dibebankan mandat besar oleh Presiden Prabowo.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan, presiden ingin Kementerian Transmigrasi bukan hanya mengurus soal perpindahan penduduk. Mereka diharapkan bisa menjadi penjaga NKRI dengan persebaran penduduk yang merata dan berdaya. Selain itu, hadirnya Kementerian Transmigrasi secara mandiri, diharapkan bisa berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan.
Berkunjung ke kantor Tirto untuk acara podcast For Your Politics, Viva Yoga membeberkan pesan dan tugas Prabowo untuk Kementerian Transmigrasi. Menemani kerja dari Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, ia mengaku sudah mempersiapkan terobosan agar program transmigrasi bisa memberdayakan warga yang pindah daerah.
Yoga juga membeberkan soal polemik yang berkembang belakangan terkait isu transmigrasi ke daerah Papua. Isu ini mendapat penolakan dari sejumlah warga asli Papua karena dinilai akan memperlebar ketimpangan di Papua. Menurut Yoga, Kementerian Transmigrasi pasti menghormati dan bergerak sesuai kebutuhan permintaan dari pemerintah daerah, agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan program.
Tak luput, Yoga juga mebeberkan cerita di balik pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Organisasi ini sempat menjadi perbincangan hangat publik sebab menampung eks jajaran anggota TKN Prabowo-Gibran. Lantas, bagaimana tanggapan Yoga saat GSN dinilai sarat kepentingan politik?
Simak obrolan selengkapnya dalam kutipan wawancara dengan Viva Yoga di bawah ini:
Apa yang sedang sibuk dilakukan di Kementerian Transmigrasi?
Ya sekarang ini bersama dengan Pak Menteri, membantu Pak Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman untuk melaksanakan program APBN 2024. Dan nanti akan kita tuntaskan sampai Desember 2024. Jadi banyak yang bertanya, apa relevansinya Kementerian Transmigrasi di era milenial ini? Kok masih ada?
Jadi perlu saya jelaskan, di tahun 2024 ini animo untuk melakukan transmigrasi, jadi orang yang mendaftar untuk ikut transmigrasi itu lumayan banyak. Sekitar 7.000 kepala keluarga (KK). Tapi untuk tahun ini kita memberangkatkan 121 kepala keluarga, itu pun setengahnya, 53 kepala keluarga transmigrasi lokal.
Artinya transmigrasi lokal itu perpindahan penduduk bukan dari pulau ke pulau lainnya, tapi dari daerah satu ke daerah yang lainnya, tetap dalam satu pulau atau dalam satu provinsi. Nah, kemudian relevansinya bukan sekadar untuk melakukan perpindahan penduduk, tapi diberikan amanat oleh Pak Presiden Prabowo agar Kementerian Transmigrasi ikut menjaga NKRI.
Yang kedua, tentu untuk mengurangi kemiskinan. Karena dalam transmigrasi ini, pemerintah memberikan lahan. Dua hektar, satu hektar untuk pemukiman dan pekarangan rumah, satu hektar perkebunan. Jadi ini memberikan jaminan hidup selama satu tahun, kira-kira Rp300 juta per kepala keluarga.
Kalau asumsinya satu kepala keluarga ada anggota empat jiwa, maka kita berharap kebutuhan-kebutuhannya bisa tercukupi. Jadi ini adalah salah satu tugas dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Bukan memindahkan kemiskinan ke tempat baru.
Jadi dalam rangka itu maka sebenarnya program transmigrasi ini adalah bagian dari menjaga NKRI, untuk mengurangi kemiskinan, dan juga mencapai perwujudan persamaan keadilan dan kemerataan. Itulah cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah.
Apa urgensinya Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri?
Ya urgensinya adalah bagian dari kerja-kerja besar. Kan banyak pengamat yang mengkritik, kok kabinet ini gemuk? Bahasanya kan gitu kan? Kalau saya mengatakan kalau ada gemuk, berarti ada yang kurus stunting dong.
Enggak, ini namanya kabinet besar karena menghadirkan struktur organisasi pemerintahan yang besar. Sebab apa? Indonesia luas dari Sabang sampai Merauke. Puluhan negara-negara Eropa itu bisa sama dengan luas wilayah Indonesia. Jadi karena Indonesia ini luas, maka perlu adanya sebuah kerja-kerja yang detail, yang tuntas, yang fokus, tepat waktu, tepat sasaran, melalui struktur organisasi kementerian.
Tanggapan Anda soal kabinet gemuk Prabowo dibilang untuk bagi-bagi Jabatan?
Ya nggak apa-apa namanya opini ya kan. Tapi kalau kita cek kan bukan hanya menteri dari partai politik. Yang non-partai politik juga tidak kalah banyaknya. Kalau bagi-bagi jabatan ya seluruhnya itu partai politik kader-kadernya.
Jadi yang dimaksud dengan zaken kabinet atau kabinet ahli itu kabinet yang profesional. Kabinet profesional itu sumbernya bisa dari dua. Bersumber partai politik dan bersumber dari non-partai politik. Jangan kemudian dikatakan bahwa kader-kader partai politik itu tidak profesional. Terus yang bukan dari partai politik itu [pasti] profesional? Jadi cara berpikir itu saya kurang setuju.
Jadi yang dimaksud nilai profesionalitas adalah sikap, karakter, attitude, dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan persoalan saat dia diberi tugas pada kementerian atau lembaga.
Fokus Kementerian Transmigrasi seperti apa?
Semuanya dikerjakan. Nanti kita lihat anggaran. Kalau kemudian pemerintah menyediakan anggaran yang lebih, kita bisa memberangkatkan penduduk yang memiliki animo, yang sudah mendaftar untuk kami kirim ke beberapa daerah yang membutuhkan para transmigran. Jadi, sekarang ini sifatnya itu bukan top-down, tapi bottom-up.
Pada Undang-Undang Transmigrasi disebutkan bahwa peran serta dari pemerintah daerah sangat penting untuk menyediakan lahan dan memberikan fasilitas lokal dalam rangka untuk penyediaan para transmigran.
Jadi ada hubungan yang koordinatif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Orde Baru kan sangat instruktif dari pusat. Kalau sekarang berdasarkan Undang-Undang Transmigrasi, pemerintah daerah yang membutuhkan, akan melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat. Sifat pemerintah pusat sebagai fasilitator untuk mengirimkan para calon transmigran ke daerah yang membutuhkan para transmigran.
Kedua, juga program revitalisasi. Jadi bukan orientasi sekadar mengirimkan penduduk dari satu pulau ke pulau lain, tapi juga sekarang ini kita bisa mengevaluasi beberapa produk dari para transmigran itu bagaimana kondisinya. Ini perlu dievaluasi dengan melakukan revitalisasi terhadap program transmigrasi.
Masyarakat sebagian kecil mengetahui, justru dari program transmigrasi sejak pemerintahan orde lama, orde baru, dan reformasi, sekarang ini di data sudah 9,2 juta jiwa penduduknya. Kawasan transmigrasinya ada di 619 kawasan. Dan permukiman transmigrasi itu ada 3.672 satuan permukiman dan 42 kawasan perkotaan baru.
Jadi dari pengembangan wilayah ini ternyata sudah terbentuk 1.567 desa, kemudian 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten/kota, dan 3 ibu kota provinsi. Yaitu provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan provinsi Papua Selatan. Jadi setelah kami kirim ke daerah-daerah di masa lalu, ternyata mereka berkembang menjadi desa mandiri, menjadi desa yang maju, terus beranak-pinak membangun kekuatan ekonomi, kekuatan bisnis, kekuatan sosial, dan budaya setempat.
Daerah mana untuk yang tahun ini?
Daerahnya itu asal transmigrasinya di daerah Jawa, kemudian untuk tempat transmigrasinya di daerah Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Ada kerja sama dengan Kementerian lain soal transmigrasi?
Dalam struktur kabinet ada Menko Koordinator, ya kan? Jadi Menko Koordinator itu bertugas mengkoordinasikan secara teknis beberapa kementerian di bawah wilayah koordinasinya. Kementerian Transmigrasi ini masuk koordinasi dengan Menko Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Nah, Menko AHY itu mengkoordinasikan kerja-kerja Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perhubungan. Jadi kami bersama dengan Pak Menteri Iftita, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, dan merumuskan program-program secara sinergis dengan seluruh kementerian yang tadi saya sebutkan itu untuk titik fokusnya di kawasan transmigrasi.
Jadi kami melakukan komunikasi itu adalah menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Jadi karena kami telah dikumpulkan kemarin di Magelang Retreat, jadi kita sangat terasa sekali bahwa kerja sama menjadi kunci utama dalam membangun keberhasilan.
Karena ini Kementerian baru, bagaimana kerja di internal?
Kami sudah ada rencana untuk struktur organisasi dan tata kelola. Nanti akan kita bagi ke beberapa Dirjen, Irjen, Sekjen, dan sampai Direktur ke tingkat bawah. Kalau soal struktur organisasi, kita bekerja sama konsultasi dengan Menpan-RB dan kita berkoordinasi dengan Mensesneg. Insya Allah dalam beberapa waktu sudah selesai.
Saya Wakil Menteri bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Pak Menteri. Jadi kami ini soulmate. Tugas saya membantu Pak Menteri. Fokusnya adalah agar Kementerian Transmigrasi ini dapat bekerja dengan baik, dengan efisien, efektif, dengan clean dalam rangka untuk menurunkan visi presiden menjaga persatuan, membangun kedaulatan, kemandirian, kemudian kepribadian, melalui program gotong-royong.
Wacana transmigrasi ke Papua mendapat penolakan dari warga lokal, bagaimana pandangan Anda?
Iya banyak yang salah tafsir dan banyak salah persepsi bahwa sebenarnya sekarang ini Kementerian Transmigrasi di tahun ini tidak memberangkatkan penduduk dari luar Pulau Papua ke Papua. Tidak ada, sama sekali. Tidak ada itu dan program itu tergantung kepada kebutuhan daerah.
Kalau sekarang kan dari pemerintah daerah di Papua yang terbagi ke dalam 6 provinsi itu, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya. Itu sampai saat ini belum ada yang menyatakan berkeinginan untuk menerima transmigran dari luar dan kami tunduk patuh pada aturan Undang-Undang Transmigrasi bahwa yang namanya transmigrasi itu adalah perbedaan penduduk secara sukarela. Kami akan fokuskan kalau di Papua tentunya juga sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah daerah.
Kalau mau ada perpindahan penduduk ya penduduk lokal, dari daerah satu ke daerah yang lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, di tanah Papua itu. Dan satu hal , sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi nomor 15 tahun 2008 Pasal 44 bahwa yang namanya transmigrasi itu bisa dilakukan apabila penduduk orang asli Papua, OAP itu, sudah mencapai 20 juta jiwa.
Sekarang kan sekitar berapa? 8 juta ya sekarang dan dalam hal transmigrasi itu harus mendapatkan persetujuan dan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Jadi itu semuanya sudah jelas dan pemerintah pusat mempedomani itu. Karena jangan sampai kemudian kita melakukan program transmigrasi justru menjadi sumber konflik baru.
Kami tidak ingin seperti itu. Apalagi menarasikan hal-hal yang sangat mengerikan. Misalnya, menghilangkan ras kemudian, pembunuhan genosida. Aduh jangan. Tidak sampai seperti itulah. Itu narasi-narasi yang tidak tepat menurut saya.
Karena Papua itu adalah bagian NKRI. Indonesia tidak akan bisa menjadi NKRI tanpa Papua. Jadi Papua itu bagian dari NKRI dan Papua itu adalah bagian dari masa depan Indonesia.
Kekhawatirannya adalah ketimpangan di daerah transmigrasi dengan penduduk pendatang, bagaimana mengatasi ini?
Jadi kalau soal bagaimana melakukan perubahan agar tidak terjadi ketimpangan, ya bukan hanya tanggung jawab Kementerian Transmigrasi. Karena kan tadi saya katakan tidak ada program transmigrasi di tanah Papua.
Kalau kemudian ada ketimpangan ekses sosial yang negatif yang harus ditangani secara bersama-sama. Saya rasa dalam hal pendidikan, kemudian dalam hal kesehatan, kemudian pengembangan sosial budaya, dari masyarakat yang sudah bercampur secara kultural dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama. Itu harus menjadi bagian dari rasa ke-Indonesiaan gitu. Jadi yang namanya perbedaan suku, agama, ras itu kan datangnya dari Tuhan.
Tapi ada rencana ke depan transmigrasi ke Papua?
Belum ada rencana kalau untuk transmigrasi ke Papua. Kan masih banyak tanah-tanah yang lain kan. Kan kita ikut aturan undang-undang transmigrasi, peraturan daerah Provinsi Papua nomor 15 tahun 2008, itu kan masih ada.
Tantangan terbesar ke depannya justru, satu, melakukan revitalisasi program transmigrasi. Jadi beberapa kepala keluarga yang sudah kita transmigrasikan itu, perlu juga diukur indeks keberhasilan transmigrasi. Misalnya, indeks kesejahteraan, indeks kesehatan, dan indeks pendidikan. Dalam satu keluarga itu meningkat apa tidak? Itu menjadi bagian penting bagi kami untuk merumuskan tentang Key Performance Indicator.
Bagaimana optimisme mewujudkan kemerataan di Indonesia?
Ya, itu menjadi bagian yang penting dalam proses untuk pemerataan sosial, keadilan sosial, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Itu setiap pemerintahan juga harus memujudkan itu. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kami berupaya hak-hak warga negara itu dijamin undang-undang dan akan dididungi oleh negara.
Masalah terbesar di kawasan transmigrasi seperti apa?
Beda-beda. Kalau yang sekarang sudah menjadi ibu kota, kabupaten kota, ya mungkin tidak beda dengan kabupaten yang lainnya. Tapi bagi beberapa kawasan pemukiman transmigrasi agak terjauh dari pelosok itu, mungkin akses jalan, akses kesehatan, kemudian transportasi, komunikasi, dan itu harus dipantau secara terus-menerus dengan melakukan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Agar mereka juga yang sudah ditransmigrasikan itu betah tinggal di situ dan bisa meningkat taraf ekonominya. Jangan sampai kemudian kita memindahkan orang, itu sama dengan memindahkan kemiskinan, memindahkan masalah. Kita tidak mau seperti itu. Kita memindahkan orang dalam rangka menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Apa motivasi warga ikut program transmigrasi?
Mereka mendaftar itu untuk berjuang untuk hidup. Untuk menghilangkan, apa namanya, menghilangkan pertaruhan hidup, merubah hidup, kemudian ingin di tempat yang punya lahan sendiri. Kan diberi lahan 2 hektare dan bervariasi inginnya rata-rata adalah dalam rangka untuk merubah nasib agar taraf hidup mereka bisa menjadi baik dan bisa mandiri secara ekonomi. Rata-rata itu [motivasi] mereka.
Tugas dari kami, pemerintah, adalah memfasilitasi mereka agar mereka bisa berangkat dengan baik, tapi sebelum berangkat kan harus diberi pelatihan-pelatihan. Kalau pelatihan-pelatihan di daerah pertanian ya kami latih dengan pertanian.
Kemudian yang kedua kami juga membekali dengan persoalan sosial budaya. Nah itu penting, karena jangan sampai datang tidak mengerti suku, tidak mengerti adat-istiadatnya, tidak mengerti daerah setempat, menjadi buta tidak boleh juga seperti itu.
Peran Kementerian Transmigrasi dalam program food estate yang sedang digenjot ini seperti apa?
Food estate di beberapa titik lokasi sudah dibangun, di Kalimantan Tengah dan yang sedang dikerjakan sekarang kan di Merauke. Jadi food estate itu adalah sebagai salah satu jawaban dari persoalan lahan karena kami mengetahui dulu untuk produksi pangan, terutama bahan pangan pokok, beras itu di Jawa. Menjadi penghasil beras, sentral terbesar. Tetapi dari data, saya baca terjadi perubahan alih fugsi lahan.
Dari lahan produktif menjadi lahan untuk properti, kemudian lahan untuk industri, itu berkurang di Pulau Jawa itu rata-rata 100 ribu hektare area per tahun. Jadi karena persoalan pangan itu juga menyangkut soal lahan, maka Pak Presiden Prabowo dari dulu selalu mendengungkan harus ada food estate. Nah sekarang sudah ada food estate sebagai salah satu strategi terhadap persoalan lahan.
Nah sekarang tinggal bagaimana meningkatkan bibit dan benih yang baik, pupuk yang berkualitas, proses pemegaraan, baik pra-panen maupun pascapanen, dan juga disambung dengan industri disitu, serta satu lagi yang penting adalah soal teknologi. Jadi kalau itu semuanya berurutan, saya yakin program food estate itu akan bisa berjalan.
Nah bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan tenaga, terampil untuk membantu food estate, kami dari Kementerian Transmigrasi akan sangat senang untuk bisa dilibatkan. Tapi tentunya juga membutuhkan persyaratan-persyaratan setelah latihan-latihan khusus ada skill di situ. Tidak boleh tidak ada skill.
Berdiri Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), isinya pengusung TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Anda berperan di sana?
Saya jadi Ketua Bidang Kehutanan di situ. Jadi Gerakan Solidaritas Nasional ini bukan gerakan politik. Banyak yang salah sangka. Dulu gini, tim kampanye nasional kan sudah berhasil. Tim kampanye nasional itu terdiri dari partai politik dan non-partai politik.
Non-partai politik itu para relawan-relawan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Yang membantu, yang memperjuangkan Pak Prabowo Mas Gibran di Pilpres kemarin. Nah, TKN sudah berhasil menunaikan tugasnya, sudah selesai. Nah sayang sekali apabila potensi ini kemudian dibiarkan cerai-berai. Maka perlu wadah berupa organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang diganti menjadi GSN.
GSN ini bukan gerakan politik, tapi gerakan sosial dan kemanusiaan. Siapa pun juga boleh bergabung di situ. Suku, agama, ras, siapa pun boleh bergabung. Partai politik, non-partai politik. Karena ini kan untuk amal saleh. Ada beberapa program yang sudah memberikan misalnya, seragam gratis.
Nanti dana GSN dari mana kalau begitu?
Ini kan gerakan kemanusiaan. Anda punya uang berapa, bisa kirim ke GSN untuk apa? Untuk beli seragam, untuk beli selimut, beli makanan, gitu. Dia tidak menggunakan dana APBN lah. Dana pribadi para volunteer, dari para orang-orang yang baik hatinya untuk berkontribusi, untuk mendonasikan uangnya dalam rangkah kegiatan amal saleh.
GSN ini siapa yang awalnya menggagas?
Instruksi dari Presiden Prabowo, jadi karena sudah selesai TKN, jadi pada bercerai-berai lebih baik digunakan sebagai gerakan sosial, gerakan kemanusiaan, yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu kan sesuatu niat yang bagus.
Harapan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran?
Ya, minta doa restu dari masyarakat Indonesia agar kami bisa bekerja dengan fokus, dengan baik. Dan jika ada masalah yang mengganggu pikiran bisa disampaikan kepada kami karena dalam proses pemerintahan yang demokrasi, tidak boleh menutup pintu-pintu demokrasi.
Dan dialektika dalam berdemokrasi itu yang terlembaga di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kekuatan dari masyarakat melalui civil society-nya itu adalah bagian penting di dalam proses check and balances yang membantu pemerintah di dalam meningkatkan kinerja dan menjadikan pemerintahan yang clean government.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Andrian Pratama Taher
