Masuk tirto.id
tirto.id - Demonstrasi massa dilakukan kelompok buruh di Jakarta pada hari ini, Senin (22/9/2025). Berdasarkan update informasi, perwakilan buruh telah bertemu dengan pimpinan DPR.
Ribuan buruh yang menggelar unjuk rasa pada Senin tersebut tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Mereka mulai memadati area depan Gedung DPR/MPR RI di Senayan sejak pukul 10.00 WIB.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan bahwa pihaknya dan KSPI sengaja merahasiakan rencana mereka untuk menggelar demonstrasi pada Senin.
Menurutnya, unjuk rasa ini memang hanya diketahui oleh dua serikat buruh itu secara internal.
"Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba melakukan penyusupan," katanya pada Senin, dikutip dari Antara.
Situasi Terkini Demo Buruh di Jakarta 22 September 2025 & Tuntutan
Berdasarkan situasi terkini demonstrasi buruh di Jakarta pada 22 September 2025, unjuk rasa sudah berangsur bubar pada sekitar pukul 15.00 WIB.
Massa aksi membubarkan diri usai sejumlah perwakilan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden KSPSI, Adi Gani Nena Wea, menjelaskan di depan Puan mengenai tuntutan yang tengah dibawa oleh pihaknya.
Terdapat lima tuntutan yang dicanangkan oleh massa aksi ketika melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Senin, yaitu:
- Menegakkan supremasi sipil dan reformasi Polri.
- Menghapus outsourcing,
- Menolak kebijakan upah murah,
- Mendorong pengesahan RUU Ketenagakerjaan,
- Mendukung Polri menegakkan hukum pelaku pembakaran fasilitas publik pada demo akhir Agustus hingga awal September.
Kepada Puan, Andi Gani Nena Wea menyatakan bahwa pihaknya menuntut adanya reformasi Polri sebagai bentuk supremasi sipil.
"Polri direformasi lembaganya. [Tapi] jangan hanya jadi agenda tertentu di pucuk pimpinan Polri," katanya.
Selain itu, Andi juga meminta DPR untuk segera membuka diskusi terkait RUU Ketenagakerjaan dengan para buruh.
"Kami sudah menang di MK. Bukalah pintu ruang diskusi," kata Andi setelah menyebut bahwa respons DPR tentang RUU ini terkesan lambat.
Sementara itu, terkait penolakan upah murah, Sekretaris jenderal KSPI, Ramidi, mengharapkan adanya kenaikan upah minimum provinsi mencapai 8,5 persen hingga 10,05 persen ada 2026.
Menurutnya, kenaikan tersebut diperlukan agar buruh dapat hidup layak dengan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi hari ini.
"Kami meminta pemerintah untuk menerbitkan upah minimum 8,5 sampai 10,5 untuk kenaikan upah minimum 2026," katanya.
Dalam kesempatan itu, Andi Gani Nena Wea juga sempat mengutarakan dukungannya kepada DPR RI.
"Kami mendukung DPR RI agar tetap menjadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan dari pihak manapun," tuturnya.
Selain itu, Andi juga menegaskan dukungan pihaknya terhadap penindakan hukum pelaku pembakaran fasilitas publik dan gedung pemerintah ada gelombang demonstrasi sejak 28 Agustus 2025 lalu.
"Saya dan Said Iqbal mendukung tindakan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran fasilitas publik dan pelaku pembakaran gedung perwakilan rakyat," katanya.
Tak hanya menjelaskan tuntutan, Andi juga menjelaskan rencana aksi lanjutan dari para buruh yang tergabung dalam KSPI dan KSPSI, yakni digelarnya apel kebangsaan pada 8 Oktober mendatang.
"Apel besar kebangsaan Indonesia ini akan dihadiri 100.000 buruh di basis kekuatan kami di Jawa-Bekasi. Yang akan dihadiri 100.000 buruh untuk menegaskan NKRI harga mati," tutur Andi.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
