KSPSI Minta TNI Kurangi Personel yang Jaga Demo Buruh Depan DPR

tirto.id - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nuwa Wea meminta kepada TNI untuk mengurangi jumlah personel mereka yang bertugas dalam pengamanan Gedung MPR/DPR RI.

"Kami meminta pihak kepolisian lah yang menjadi pihak garda terdepan dalam menjaga rumah rakyat," kata Andi Gani di tengah unjuk rasa buruh depan Gedung DPR RI, Senin (22/9/2025).

Meski demikian, Andi Gani dan seluruh serikat buruh tetap setuju jika TNI ikut menjaga rumah rakyat tersebut. Namun, dengan catatan bahwa hal itu dilakukan hanya dalam rangka perbantuan dan bukan menjadi penjagaan utama.

"TNI boleh dalam sifatnya membantu, tetapi jangan jumlah TNI lebih besar daripada kepolisian dalam menjaga rumah rakyat," ungkapnya.

Dia menyampaikan harapan untuk mengurangi jumlah pasukan TNI di DPR hanya demi menegakkan supremasi sipil di era kepresidenan Prabowo Subianto. Andi Gani menegaskan serikat buruh tidak memiliki tendensi buruk atau kebencian terhadap TNI.

"Karena ada polisi yang menjadi garda terdepan, yang menjadi tugas kepolisian itu ada di polisi bukan TNI. Tapi sekali lagi kami tegaskan, buruh Indonesia tidak ada kebencian dengan TNI, sama sekali," terangnya.

Dia juga percaya TNI yang berjaga depan DPR dilandasi dengan niat baik yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Meski demikian, Andi Gani tetap meminta agar hal itu diserahkan kepada kepolisian sebagai instansi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Tapi saya yakin, teman-teman TNI tidak bermaksud apa-apa. Karena itu kami meminta kepada Panglima TNI untuk mengurangi jumlah pasukan," jelasnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Brigjen Ade Ary Syambudi menanggapi permintaan kelompok buruh tersebut. Ade menuturkan kepolisian akan terus bekerja sama dengan TNI dan institusi pemerintahan lainnya dalam menjaga Gedung DPR dan area publik lainnya.

"Ya pelaksanaan pengamanan, terus kami lakukan, kami tidak bekerja sendiri, bekerja sama dengan beberapa stakeholders,dengan rekan-rekan Kodam Jaya, kemudian dari Pemprov DKI juga," kata Ade Ary.