6 Tuntutan Demo Hari Buruh 2025 di Monas dan Jadwal Aksi

tirto.id - Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Setiap tanggal tersebut, serikat pekerja dan aliansi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia rutin menggelar aksi demonstrasi damai untuk menyuarakan hak dan aspirasi para buruh.

Peringatan Hari Buruh ini juga dikenal dengan istilah May Day. Tahun ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama serikat lainnya telah merumuskan enam tuntutan demo May Day 2025.

Nantinya, tuntutan tersebut akan disampaikan pada pemerintah pada saat aksi damai yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional (Monas) maupun di kota-kota lain yang menggelar aksi damai.

Kenapa Demo pada Hari Buruh?

Aksi demo kala Hari Buruh ada kaitannya dengan asal mula May Day. Pada tahun 1886 di Amerika Serikat, kaum buruh berdemo menuntut pemberlakuan 8 jam kerja karena saat itu mereka dipaksa bekerja 12-20 jam perhari.

Aksi demo itu pun mendapat respons dari kaum buruh di wilayah lain di Amerika Serikat dan bahkan di benua Eropa hingga Australia. Puncaknya, pada tahun 1889, diadakan kongres buruh internasional di Paris, Perancis yang isinya menetapkan pemberlakuan 8 jam kerja dan penetapan 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional.

Di Indonesia, peringatan hari buruh telah dimulai pada 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwee. Saat itu mereka protes mengenai harga sewa tanah yang dimiliki kaum buruh terlalu murah untuk menjadi perkebunan,

Kemudian, setelah kemerdekaan, Hari Buruh menjadi tanggal penting. Pada tahun 1948, Presiden Sukarno membuat perubahan Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang isinya menetapkan 1 Mei sebagai tanggal resmi Hari Buruh serta mengakui sebagai hari kemenangan kaum buruh di Indonesia.

Meskipun sempat dilarang selama era Orde Baru karena dinilai sebagai aktivitas subversif dan berideologi komunis, peringatan Hari Buruh kembali diakui secara resmi pada 2013 dan ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Kini, di seluruh dunia, setiap 1 Mei, ribuan buruh di berbagai kota di berbagai negara akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan aksi damai menjadikan demo sebagai bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional.

Jadwal dan Lokasi Demo Hari Buruh

Pada tahun ini, peringatan May Day akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat. Acara ini akan dilangsungkan pada tanggal 1 Mei 2025 mulai pukul 09.30 WIB. Diperkirakan ribuan buruh yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akan hadir.

Pada perayaan Hari Buruh Internasional tahun lalu, aksi demo digelar secara serentak di berbagai kota di Indonesia dengan pusat aksi yang diadakan di Jakarta. Aksi May Day tahun lalu terpusat di sekitar Istana Negara, bundaran Patung Kuda Monas, serta rute menuju Bundaran HI dan Istana Merdeka.

Aksi May Day di Jakarta kala itu melibatkan sekitar 50.000 buruh yang berkumpul di Istana Negara antara pukul 09.30–12.30 WIB sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai merugikan buruh. Sesudahnya, massa memadati kawasan Patung Kuda Monas dan berorasi di bundaran air mancur depan Monas sejak pagi hingga siang hari.

Pada tahun ini, Kelompok buruh dari Tangerang dan Banten juga bergabung dalam Gerakan Gabungan Rakyat (Gebrak), menargetkan Kementerian Tenaga Kerja, Istana Merdeka, dan Bundaran HI sebagai titik aksi.

Selain Jakarta, serikat pekerja daerah Jabodetabek termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta, juga mengirimkan rombongan ke Jakarta sehingga total partisipasi di Jabodetabek mencapai puluhan ribu orang.

Tuntutan Demo Hari Buruh 2025

Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusung enam tuntutan utama yang akan disuarakan di Lapangan Monas, Jakarta, dan daerah lainnya.

Setiap poin dirancang untuk memperkuat perlindungan hak pekerja dan menuntut reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan transparan. Berikut 6 tuntutan demo Hari Buruh 2025.

1. Penghapusan Outsourcing

KSPI menuntut dihapuskannya sistem outsourcing (alih daya) yang dianggap memicu upah murah dan ketidakpastian kerja bagi buruh.

2. Upah yang Layak

Penetapan upah minimum yang benar-benar mencerminkan biaya hidup layak bagi buruh di Indonesia juga menjadi tuntutan agar para pekerja dapat hidup sejahtera tanpa dibebani inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

3. Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK)

Untuk mencegah PHK massal sepihak, buruh meminta dibentuknya Satgas khusus yang akan mengawasi dan menindak pelanggaran dalam proses pemutusan hubungan kerja.

4. Perlindungan Buruh Melalui Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Baru

KSPI menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru untuk menggantikan UU No. 13/2003, dengan fokus pada kepastian kerja, jaminan sosial, dan pemenuhan hak pekerja.

5. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)

Melindungi jutaan pekerja rumah tangga melalui pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) agar mereka memperoleh hak-hak dasar seperti upah, hari libur, dan jaminan sosial.

6. Pemberantasan Korupsi Lewat Pengesahan RUU Perampasan Aset

Sebagai upaya memberantas korupsi, buruh mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat instrumen negara dalam menyita hasil kejahatan korupsi dan mendanai program kesejahteraan rakyat.