tirto.id - TNI Angkatan Darat akan mengevaluasi skema kerja anggota TNI yang bertugas sebagai pengawal penyelenggara negara yang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres).
Evaluasi dilakukan usai anggota TNI Mayor Teddy Indra Wijaya terlibat dalam kegiatan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Keterlibatan Teddy lantas menuai kontroversi di kalangan masyarakat.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen Kristomei Sianturi, mengatakan evaluasi yang dilakukan merupakan arahan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Menurut Kristomei, aturan dan petunjuk teknis akan dibuat lebih rinci bagi anggota TNI AD yang bertugas melakukan pengawalan, terutama dalam situasi Pemilu 2024 saat ini.
"Sesuai petunjuk Bapak Kasad, kami akan mengevaluasi dan membuat aturan teknis, petunjuk teknis yang lebih detail bagi prajurit-prajurit yang saat ini bertugas sebagai ajudan, pengawal, dan sebagainya," sebut Kristomei melalui pesan singkat, Senin (18/12/2023).
"[Evaluasi] mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan tugasnya selama proses pemilu," lanjut dia.
Dalam kesempatan itu, Kristomei mengaku berterima kasih atas masukan dari masyarakat terkait Mayor Teddy. Ia mengklaim, TNI AD akan selalu bekerja sesuai peraturan dalam perundang-undangan.
"Kami berterima kasih atas koreksi dan masukan yg ada sebagai bahan evaluasi. TNI AD akan selalu memegang teguh komitmen netralitas sebagaimana yang diamanatkan UU," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, mengatakan Teddy hadir di tengah-tengah pendukung Prabowo-Gibran sebagai ajudan Prabowo yang berstatus Menteri Pertahanan.
Teddy disebut tak mewakili TNI dalam kegiatan-kegiatan Prabowo-Gibran.
"Dia [Teddy] hanya ajudan yang mengikuti kegiatan Menhan. Tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi," tutur Julius.
Ia menyebutkan, jika Teddy atau prajurit aktif lain datang ke acara tersebut atas kehendaknya sendiri, situasi bakal berbeda. Selain itu, situasi akan salah jika Teddy datang dengan mengenakan pakaian militer.
"Seperti saya tulis di atas, kehadirannya tidak mewakili institusi TNI atau pribadi yang ikut berpolitik, yang bersangkutan hanya memposisikan dirinya sebagai ajudan, tidak lebih," kata Julius.
Klaim Kemenhan
Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar Simanjuntak turut buka suara soal Teddy Indra Wijaya yang terlibat dalam tim sukses capres-cawapres Prabowo-Gibran.
Ia mengatakan, Teddy hadir dalam rangka bertugas sebagai ajudan. Danhil menilai, hal tersebut sesuai amanat undang-undang.
"Yang bersangkutan sedang melakukan tugasnya sebagai ajudan dan pengawalan melekat, bukan kampanye. Secara umum kehadiran ajudan TNI/Polri dalam acara politik adalah wajar dan sah, ajudan TNI/Polri memiliki tugas perlindungan pengamanan terhadap atasan mereka, dan ini diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 56 Tahun 2012," kata Dahnil kepada Tirto.
Dahnil pun menekankan, semua capres-cawapres mendapatkan pengawalan sehingga tak ada yang salah dan perlu diperdebatkan.
"Semua capres mendapatkan pengawalan resmi dari aparat, dan hal tersebut sudah diatur," kata Dahnil.
Untuk diketahui, publik dihebohkan dengan kehadiran anggota TNI dalam acara debat capres yang digelar KPU RI pada pekan kemarin.
Salah satu tokoh yang menyoroti adalah akademisi sekaligus pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani.
Ia menyebut ada anggota TNI aktif, yakni Mayor Teddy terlibat dalam tim sukses Prabowo-Gibran.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
