Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Indonesia akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12 persen seiring perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) perusahaan tersebut setelah 2041.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penambahan saham dari 51 persen menjadi 63 persen itu dilakukan tanpa biaya pengambilalihan. Namun, pemerintah akan patungan biaya eksplorasi dengan Freeport untuk menjamin keberlanjutan produksi tambang Grasberg di Papua.
“Penambahan 12 persen saham ini dilakukan tanpa biaya pengambilalihan, namun untuk peningkatan eksplorasi tentu membutuhkan biaya yang ditanggung bersama,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (20/2/2026) malam.
Bahlil menjelaskan, selama dua tahun terakhir pemerintah dan MIND ID melakukan negosiasi intensif dengan Freeport-McMoRan terkait penambangan PTFI selepas 2041. Langkah tersebut diambil karena produksi Freeport diperkirakan mencapai puncaknya pada sekitar 2035, sementara cadangan yang saat ini diproduksi berasal dari hasil eksplorasi pada 2002-2003.
Adapun dari cadangna tersebut, Freeport memproduksi sekitar 3,2 juta ton konsentrat tembaga per tahun, yang setara dengan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50-60 ton emas. Dengan perpanjangan izin dan tambahan eksplorasi, pemerintah berharap produksi dan kontribusi ekonomi Freeport tetap terjaga dalam jangka panjang.
“Oleh karena itu, menjelang puncak produksi, kita berpandangan penting untuk mencari solusi demi eksistensi dan keberlanjutan usaha di Timika, Papua,” ujarnya.
Menurut Bahlil, tambahan saham negara juga akan dialokasikan sebagian kepada pemerintah daerah penghasil tambang di Papua. Ia menilai langkah ini akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja serta pendapatan negara dan daerah, termasuk dari royalti, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pajak.
“Dalam negosiasi, kami mengedepankan kepentingan negara sesuai arahan Presiden, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) perpanjangan IUPK Freeport dengan Freeport-McMoRan di Washington, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026). Kesepakatan tersebut membuka jalan perpanjangan izin tambang Grasberg hingga periode 2041-2061.
Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, mengungkapkan Freeport juga berkomitmen menambah investasi di Indonesia sekitar 20 miliar dolar AS dalam 20 tahun ke depan.
Pemerintah menargetkan, dengan perpanjangan hingga 2041 dan seterusnya, pendapatan negara dari Freeport—termasuk royalti dan pajak, khususnya emas—akan meningkat signifikan dibandingkan saat ini. “Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” kata dia.
Editor: Hendra Friana
