tirto.id - Calon Wakil Gubenur Jakarta nomor urut 1, Suswono, memandang sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bisa dengan tepat diterapkan jika sekolah negeri dan swasta di Jakarta digratiskan pada semua jenjang pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Suswono menjawab pertanyaan survei Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang menunjukkan dari 267 kelurahan di Jakarta, masih ada 32 persen yang belum memiliki SMP negeri dan 62,9 persen yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.
“Sistem zonasi sangat tepat diterapkan, dengan catatan bahwa sekolah negeri maupun swasta nanti akan kita gratiskan," kata Suswono dalam debat kedua Pilkada Jakarta 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10/2024).
Selain itu, kata dia, para guru akan diberikan pelatihan agar memiliki standar mutu yang sama. Oleh karena itu, tidak lagi ada perpindahan siswa dari satu daerah ke daerah lain karena alasan zonasi.
"Kami pastikan, dengan sekolah gratis untuk semua, baik negeri maupun swasta, mereka bisa tetap bersekolah di tempat terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi, kita akan pastikan tidak ada anak putus sekolah," ucap Suswono.
Selain itu, dirinya bersama Ridwan Kamil memastikan pendidikan keterampilan sesuai permintaan global juga akan diwujudkan. Mereka berjanji bisa mengirim tenaga kerja terampil ke negara-negara yang membutuhkan.
"Saya pastikan pula, sekolah akan merata di seluruh kelurahan. Saya pernah menemui kepala sekolah swasta yang hanya menerima lima siswa, ini ketidakadilan," tutur Suswono.
Sementara Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana, memandang konsep zonasi bisa berjalan dengan baik bila jumlah sekolah bisa merata. Saat ini, kata dia, dari 267 kelurahan, ada 168 kelurahan yang tidak memiliki SMA dan 86 kelurahan yang tidak memiliki SMP.
"Karena itu, kita perlu meningkatkan jumlah SMP dan SMA di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki sekolah. Selain itu, kualitas guru harus kita perhatikan, termasuk peningkatan kesejahteraan dan status guru, agar mereka bisa menjadi P3K," kata Kun.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, berkata sistem zonasi merupakan bagian dari PPDB, hasil peraturan menteri yang pada kenyataannya di beberapa daerah bahwa infrastruktur sekolah masih kurang.
Rano berkata tiap tahun lulusan SD di Jakarta mencapai 15 ribu orang, sementara daya tampung SMP hanya tujuh ribu.
"Bahkan, kemarin saya baru saja ke Pulau Untung Jawa, dan di sana tidak ada SMA. Artinya, zonasi masih dibutuhkan sambil kita menunggu pembangunan infrastruktur sekolah yang lain," kata Rano Karno.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Bayu Septianto
