tirto.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyebut anggaran program sekolah swasta gratis mencapai Rp1,7 triliun. Anggaran ini dialokasikan melalui APBD DKI tahun anggaran 2025.
Menurutnya, anggaran ini tergolong tinggi lantaran banyak anak dari keluarga tidak mampu yang diterima di sekolah swasta.
"Kalau enggak salah, [anggaran sekolah swasta gratis] Rp1,7 triliun karena banyaknya anak-anak yang tidak mampu yang dia harus sekolah di swasta," ucapnya ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).
Ia mengatakan, program sekolah gratis rencananya diterapkan di sekolah swasta jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun, sekolah swasta yang rencanaya menerapkan program ini bukan sekolah yang bergengsi.
Kata Ima, pada penerapannya, murid di sekolah swasta gratis tidak perlu membayar uang sekolah, uang membeli seragam, maupun uang membeli buku pembelajaran. Sekolah swasta itu khusus diperuntukkan masyarakat sekitar yang tergolong tidak mampu.
"Misalkan ada kerja sama dengan satu sekolah, itu full [dibiayai]. Misalkan jumlah muridnya itu 300 siswa, ya itu 300-300-nya kita alokasikan ke tempat tersebut," ujarnya.
"Itu [sekolah], termasuk seragam, termasuk buku. Memang itu nilai angkanya tinggi, tetapi anak-anak itu memang anak-anak yang tidak mampu," lanjutnya.
DPRD DKI bersama Pemerintah Jakarta masih membahas apakah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan dihapuskan dengan adanya program sekolah swasta gratis.
Jika memang diteruskan, KJP khusus diperuntukkan keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Kalau KJP masih dievaluasi, yang pasti jika memang ada alokasi dana tambahan akan dipakai untuk anak-anak yang benar-benar tidak mampu. Jadi, untuk pendaftaran, verifikasi, KJP itu diprioritaskan untuk anak yang tidak mampu," tutur Ima.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
