Sri Mulyani: Rp1.376 T Belanja Pusat di 2026 Mengalir ke Daerah

Anggaran untuk Koperasi desa/kelurahan Merah Putih ditetapkan sebesar Rp83 triliun.

Terbit 15 Aug 2025 19:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Mei 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/bar

tirto.id - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa Rp1.376,9 triliun dari total belanja pusat sebesar Rp3.136,5 triliun dalam RAPBN 2026 akan langsung dinikmati daerah.

Pasalnya, APBN 2026 dirancang untuk menyelaraskan belanja pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu Rp1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah,” katanya dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, di Kantor DJP, Jumat (15/8/2025).

Bendahara keuangan negara itu merinci, dalam RAPBN 2026 belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.136,5 triliun itu dibagi dalam beberapa pos anggaran K/L dan Non K/L. Untuk K/L pagu anggaran yang disiapkan sebesar Rp1.498,3 triliun, sedangkan untuk Non K/L sebesar Rp1.638,2 triliun.

Anggaran belanja pusat ini akan langsung masuk ke berbagai program dan dinikmati daerah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun, PIP/KIP kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 triliun, dan kartu sembako (BPNT) Rp43,8 triliun.

Lalu, bantuan luran Jaminan Kesehatan Rp69,0 triliun, cek kesehatan gratis & TB. revitalisasi RS Rp7,3 triliun, renovasi/revitalisasi sekolah Rp22,5 triliun, dan makan bergizi gratis Rp335,0 triliun.

Kemudian, sekolah rakyat dan sekolah unggul garuda Rp27,9 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp24,9 triliun, perumahan Rp48,7 triliun, dan pembangunan bendungan & irigasi Rp12 triliun.

Selanjutnya, untuk Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 triliun, subsidi Non Energi, seperti subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Dosen (TPD) Non PNS Rp63,5 triliun, dan subsidi energi + kompensasi Rp381,3 triliun.

Selain itu, untuk persiapan lumbung pangan Rp22,4 triliun, Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun, serta pembangunan kampung nelayan & pergaraman nasional Rp6,6 triliun. Kesemuanya menelan anggaran belanja pusat dengan nilai mencapai Rp1.376,9 triliun.

“Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah, sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah,” ujar Sri Mulyani.