Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan efisiensi anggaran akan berlanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ini diperlukan untuk memastikan kebijakan fiskal tahun depan tetap sehat dan kredibel, dengan fokus pada peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan pembiayaan yang inovatif namun tetap hati-hati.
“Peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui langkah efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar makin produktif dan berorientasi kesejahteraan,” ujar Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026 di DPR RI, Senin (20/5).
Belanja negara tahun 2026 direncanakan berada pada kisaran 14,19 persen hingga 14,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, dan koperasi desa, melalui instrumen belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Bendagara Negara menyatakan, efisiensi tidak hanya menyasar belanja pusat, tetapi juga belanja daerah. Pemerintah akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 11,71 persen hingga 12,22 persen. Optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, pemanfaatan teknologi seperti coretax, serta implementasi Global Taxation Agreement untuk menjangkau korporasi multinasional.
Selain itu, kebijakan subsidi energi dan non-energi akan disempurnakan agar lebih tepat sasaran. Demikian pula penyaluran bantuan sosial yang akan diperbaiki dengan peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme.
Adapun dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah akan menekan defisit APBN 2026 pada kisaran 2,48 persen hingga 2,53 persen dari PDB. Rasio utang juga dijaga dalam batas aman dan prudent, sambil mengoptimalkan pembiayaan melalui BUMN, BLU, dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“APBN adalah instrumen andalan dari masa ke masa. Keberlanjutan fiskal perlu dipastikan untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045,” tegas Sri Mulyani.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Hendra Friana
