Indeks Kemenkeu

Menkeu Suahasil Nazara melantik lima pejabat eselon 1 Kemenkeu pada 23 Oktober 2026. Simak profil dan jabatan baru mereka.

Sosok Astera Primanto Bhakti memiliki rekam jejak panjang bersama Kementerian Keuangan. Ia juga pernah menjadi komisaris di beberapa perusahaan.

DJP merespons usulan Celios mengenakan pajak kekayaan orang superkaya yang berpotensi menghasilkan Rp142,2 triliun bagi penerimaan negara.

Keterlambatan pencairan tunjangan selama berbulan-bulan memaksa para guru honorer terjerat siklus utang pinjol, termasuk Sekar.

Cak Imin menilai anggaran pemberdayaan merupakan investasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bansos.

Pemerintah masih membahas anggaran HP gratis bagi 25,1 juta warga desil 1-4 untuk mendukung program rekening bank bersaldo awal Rp50.000.

Desakan itu menyusul banyaknya kelurahan hari para guru atas tunjangan yang belum dicairkan.

Kemenkeu meminta kementerian/lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 30 persen dan menunda belanja pendukung aparatur.

Meski terjadi pengurangan pagu, Kemenkeu disebut tetap memberi dukungan penuh terhadap keberlanjutan program perbaikan gizi nasional yang dijalankan BGN.

Luky mengakui hibernasi setelah dicopot dari jabatan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan meminta waktu untuk belajar untuk mengejar ketertinggalan di Kemenkeu.

Kemenkeu masih menunggu hasil audit BPK untuk memastikan cicilan utang kopdes yang ditagihkan berstatus clean and clear.

Prabowo melantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam perombakan Kabinet Merah Putih.

Suahasil mengingatkan pengelolaan dana BLU di bawah Kemenkeu perlu diimbangi dengan kemampuan mendapatkan pendapatan untuk kegiatan operasional.

Kemenkeu memperpanjang penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di Himbara hingga Juli 2027 guna menjaga likuiditas perbankan.

Skema penyaluran dana kompensasi dan subsidi energi ke Pertamina dan PLN pada 2026 kini disalurkan secara berkala setiap bulan.

Pemberlakuan aturan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Dua dirjen di Kemenkeu meminta Menkeu Suahasil meninjau kembali rencana mutasi besar-besaran yang dicanangkan Purbaya. Suahasil akan cek lebih lanjut.

Suahasil mengaku masih membahas secara internal untuk meninjau kembali seluruh rangkaian proses pergantian pejabat yang telah berjalan.

Djaka mengaku menunggu keputusan Kementerian Keuangan terkait dengan personil yang pindah, baik itu dari khususnya untuk Bea Cukai.

Suahasil menilai kepemimpinan Purbaya berhasil memperkuat kolaborasi lintas unit serta mempertegas semangat "Kemenkeu Satu".