Indeks Kemenkeu

Pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen 2025, di sisi lain perusahaan banyak yang luput dari pembayaran pajak. Kok bisa?

Skema baru penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah rampung dan akan diimplementasikan pada awal 2025. Simak selengkapnya.

Deputi Direktur CITA, Ruben Hutabarat, menilai penerapan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah merupakan kebijakan yang moderat atau win-win solution.

Staf Ahli Menkeu, Parijono, mengeklaim, kebijakan PPN 12 persen tidak akan menghambat daya beli masyarakat kelas bawah.

Cakupan buku melanggar hukum adalah bertentangan dengan Pancasila, SARA, pornografi, dan unsur lainnya.

Pelaku UMKM menjerit memikul beban PPN 12 persen. Mereka mengais pelanggan yang pergi. Pemerintah dengarkanlah suara rakyat.

Kemenkeu memblokir anggaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13,46 miliar.

Peningkatan angka kemiskinan justru disebabkan kebijakan ekonomi dan sosial yang keliru, alih-alih karena pertambahan jumlah penduduk.

BKF selama ini kerap menelurkan kebijakan. Padahal sesuai peraturan Menpan-RB, badan yang ada di lingkungan kementerian tidak boleh bertindak demikian.

Penggunaan kantor Barang Milik Negara (BMN) untuk kementerian harus dilaksanakan sesuai standar.

Kemenkeu mendukung pemanfaatan lahan-lahan yang berasal dari aset BLBI untuk menunjang program tiga juta rumah.

Prabowo mengubah struktur organisasi Kemenkeu serta berada di bawah koordinasi langsung presiden. Apa tujuannya?

Prabowo menghapus Badan Kebijakan Fiskal dari tubuh Kementerian Keuangan.

Judi online tidak seharusnya menjadi objek pajak karena akan membawa lebih banyak kerugian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemenko Perekonomian masih bisa melibatkan Kemenkeu dalam rakortas atau rapat pengendalian inflasi.

Terdapat 71 titik lokasi Tes SKD CPNS Kemenkeu 2024 yang tersebar di Indonesia dan beberapa di luar negeri. Berikut ini informasi detailnya.

Dalam pembicaraan bersama Prabowo, salah satu negara yang akan menjadi referensi soal penerimaan negara adalah Kamboja.

Sri Mulyani mengungkapkan sulitnya mengumpulkan penerimaan pajak, apalagi target nyaris Rp3.000 triliun.

Ditanya soal respons Kemenkeu mengenai 4 tuntutan yang ajukan SHI, jubir enggan berkomentar lantaran menurutnya hal itu masih dirahasiakan oleh Kemenkeu.

Skema baru itu juga akan diikuti pemberian insentif tambahan untuk investor agar tidak terjadi disrupsi.