Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah masih membahas mekanisme dan anggaran pengadaan telepon seluler (HP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perangkat tersebut direncanakan untuk mendukung program pembukaan rekening bank dengan saldo awal Rp50.000 bagi penduduk berusia di atas 17 tahun yang masuk desil 1 hingga 4.
Rencana pemberian HP tersebut sebelumnya diungkapkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Namun, pemerintah belum memastikan mekanisme penyaluran maupun anggaran pengadaan perangkat tersebut.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo mengatakan, pemerintah masih mematangkan instrumen pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50.000. Adapun mekanisme dan perangkat pendukungnya akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Ya, dari pemerintah itu yang sudah kita siapkan kan pembukaan rekening ya, yang Rp50.000 itu. Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya itu nanti akan kita bicarakan lagi," ujar Drajad di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Saat ditanya mengenai kepastian anggaran pengadaan HP, Drajad mengatakan pembahasannya masih akan dilanjutkan. Ia juga belum dapat memastikan kapan mekanisme pembagian perangkat tersebut rampung.
"Kalau untuk HP-nya itu nanti kita bahas. Ya, nanti kita akan bahas itu lagi," imbuhnya.
Ketika ditanya apakah pembahasan dan rencana pembagian HP ditargetkan selesai pekan ini, Drajad meminta publik bersabar. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah.
"Tunggulah. Kan banyak sekali PR-nya ini," kata Drajad.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, program pembukaan rekening tersebut diprioritaskan bagi sekitar 25,1 juta penduduk berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok desil 1 hingga 4.
Pemerintah menargetkan program pembukaan rekening tersebut mulai berjalan pada 2026. Drajad mengatakan pemerintah berharap implementasinya dapat dimulai pada tahun ini.
"Kita harapkan bisa dilakukan. Karena memang kita siapkan untuk 2026," kata Drajad.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
