Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional telah memberikan perbaikan kepada beberapa indikator kesejahteraan. Dari data yang dipaparkannya, jumlah pengangguran tercatat sebesar 7,3 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 4,76 persen.
Jumlah tersebut lebih rendah dari jumlah pengangguran di tahun lalu yang sebanyak 7,2 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,82 persen.
“Tingkat pengangguran kita menurun di 4,76 persen dari tingkat pengangguran terbuka, di mana lapangan kerja yang tercipta naik dari 3,55 (juta di 2024) ke 3,59 juta (di 2025),” kata Sri Mulyani, dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek DPR/MPR, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).
Sejalan dengan berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan lebih banyak lapangan kerja baru yang terbuka, tingkat kemiskinan pada 2025 turun ke level 8,47 persen, dari tahun sebelumnya yang masih sebesar 9,03 persen. Bendahara Negara itu mengklaim, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, tingkat kemiskinan turun di bawah 9 persen.
“Tingkat kemiskinan juga pertama kali turun di bawah 9 persen, yaitu 8,47 persen meskipun head count-nya ada di angka 23,85 juta. Jumlah penduduk miskin kita juga turun dari 25,22 (juta orang) ke 23,9 juta orang,” papar Sri Mulyani.
Kendati indikator-indikator kesejahteraan mengalami perbaikan, namun menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diandalkan oleh semua pihak, termasuk masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Karenanya, agar dapat menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi dengan baik, APBN harus dijaga kesehatannya.
“Itu menggambarkan betapa harapan masyarakat itu sangat beragam, dari mulai untuk distribusi yaitu masalah pemerataan, keadilan, alokasi untuk memajukan daerah-daerah terutama yang tertinggal dan saat Indonesia mengalami gejolak akibat dampak global, selalu APBN menjadi instrumen untuk menjadi buffer yang penting,” jelas Ani.
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan sektor swasta agar beban anggaran tidak seluruhnya ada di APBN.
“Namun, bisa kemudian mesin pertumbuhan bisa dibagi kepada Danantara dan juga swasta di dalam mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,” tukasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
