Masuk tirto.id
tirto.id - Sejarah pasukan Bhayangkara dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setiap tanggal 1 Juli memiliki keterkaitan satu sama lain. Lantas, dari mana asal usul nama Bhayangkara dan bagaimana sejarah HUT Bhayangkara?
HUT Polri atau HUT Bhayangkara adalah salah satu peringatan yang berlaku di Indonesia untuk merayakan pembentukan kepolisian negaranya. Oleh karena itu, pihak terkait biasanya akan mengadakan upacara dan acara tertentu untuk memperingati HUT Polri.
Sejarah nama Bhayangkara yang kini merujuk ke Polri tercatat sudah muncul sejak masa kerajaan dahulu kala. Berikut ini penjelasan mengenai sejarah pasukan Bhayangkara dan peringatan HUT Polri.
Asal Usul Nama Bhayangkara
Sebelum zaman Majapahit, istilah Bhayangkara sudah muncul sejak era Kerajaan Singasari. Tepatnya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang dalam Kitab Negarakertagama disebut bertakhta sejak 1254 hingga 1292 Masehi.
Kendati begitu, sejarah nama Bhayangkara justru lekat dengan sosok Gajah Mada di kemudian hari. Gajah Mada mengawali kariernya pada 1313 sebagai prajurit, kemudian ditunjuk sebagai bekel atau komandan Bhayangkara (pasukan elite pengawal raja).
Di bawah komando Gajah Mada, pasukan elite Bhayangkara semakin kuat dan solid. Ia menanamkan empat prinsip yang disebut Catur Prasetya kepada para personel Bhayangkara.
Mengutip buku Sejarah Kepolisian di Indonesia (1999) terbitan Polri, Catur Prasetya diadaptasi sebagai salah satu Landasan Kerja Kepolisian RI yang diresmikan pada tanggal 4 April 1961.
Adapun bunyi dari Catur Prasetya rumusan Gajah Mada itu antara lain: Satya Haprabu (setia kepada pemimpin negara), Hanyaken Musuh (mengenyahkan musuh-musuh negara), Gineung Pratidina (mempertahankan negara), dan Tan Satrisna (sepenuh hati dalam bertugas).
Purwadi dalam Sejarah Raja-Raja Jawa (2007) memaparkan, Gajah Mada yang memimpin kesatuan Bhayangkara beberapa kali berhasil mencegah ancaman dan upaya-upaya pemberontakan terhadap kekuasaan Majapahit. Begitu juga menjaga ketenteraman warga.
Puncak kesuksesannya pada 1319, menurut buku Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya (1979) yang ditulis Slamet Muljana. Gajah Mada bersama 15 orang prajurit Bhayangkara sukses mengamankan Raja Jayanegara dari pemberontakan yang dimotori salah seorang petinggi istana bernama Ra Kuti.
Setelah menumpas aksi pembangkangan Ra Kuti, Gajah Mada menyatakan berhenti sebagai komandan pasukan elit Bhayangkara. Akan tetapi, Jayanegara, putra Raden Wijaya yang melanjutkan takhta ayahnya sebagai penguasa Majapahit sejak 1309, kemudian justru mengangkatnya sebagai patih.
Tahun 1328, Jayanegara tewas di kamarnya. Pelaku yang konon menjadi otak pembunuhan ini adalah Ra Tanca, tabib pribadi raja yang juga pernah menjadi seorang komandan Bhayangkara.
Mengutip tulisan Purwadi dalam buku Jejak Nasionalisme Gajah Mada (2004), menuliskan bahwa Gajah Mada menangkap Ra Tanca, kemudian memberikan hukuman mati. Setelah itu, adik Jayanegara yang bernama Tribhuwana Tunggadewi (1328-1351) menggantikan posisi kakaknya sebagai penguasa Majapahit.
Pada masa ini, Gajah Mada memperoleh gelarnya sebagai mahapatih dan mengucapkan Sumpah Palapa yang melegenda. Ikrar menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit mulai terwujud saat Gajah Mada mendampingi raja berikutnya yang juga putra Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yakni Hayam Wuruk (1350-1389)
Dari sejarah pasukan Bhayangkara ini, keberadaan patung Mahapatih Gajah Mada di depan Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta Pusat bukan tanpa alasan. Ia pernah memimpin pasukan elite dengan nama yang serupa untuk mengamankan wilayah kekuasaan milik penguasanya.
Sejarah Peringatan HUT Polri
Dari penjelasan di atas, pembaca mengetahui bahwa sejarah nama Bhayangkara berasal dari nama pasukan elite yang pernah dipimpin Mahapatih Gajah Mada. Tepatnya pada zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-14 Masehi silam.
Pamor dan karier militer serta politik Gajah Mada melesat berkat kiprahnya saat memimpin pasukan Bhayangkara. Pihak Polri pun mengadaptasi penamaan Bhayangkara sejak 1 Juli 1946.
Istilah Bhayangkara pada akhirnya melekat dengan institusi Polri seiring berlakunya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Keputusan mengenai penetapan ini diteken oleh Presiden Sukarno.
Sebelum Polri ada, kepolisian dinaungi Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara dan hanya bertanggung jawab atas masalah administrasi. Sementara berbagai masalah operasional yang lainnya berada di bawah wewenang jaksa agung.
Setelah munculnya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946, dikutip dari buku Perkembangan Kepolisian di Indonesia (1952) karya M. Oudang, kepolisian bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri terhitung sejak 1 Juli 1946.
Oleh karena itu, segenap elemen Polri akan memperingati Hari Bhayangkara setiap tanggal 1 Juli. Tujuannya adalah mengenang kembali pembentukan Polri dan riwayat perannya hingga sekarang.
Ingin membaca lebih banyak informasi sejarah peringatan HUT Polri serta momen perayaannya? Pastikan untuk mengikuti beragam artikel terbaru mengenai HUT Bhayangkara di sini.
Editor: Agung DH
Penyelaras: Yuda Prinada
