RUU Penyesuaian Pidana Atur Pencabutan Hak Profesi Residivis

tirto.id - DPR RI dan pemerintah sepakat agar Rancangan Undang-undang (RUU) Penyesuaian Pidana memuat aturan pencabutan hak profesi bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Ketentuan tersebut efektif berlaku apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana yang sama saat menjalankan profesinya dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan pemidanaan sebelumnya berkekuatan hukum tetap.

“ayat 2: Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan tindak pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf F,” ucap Tim Badan Keahlian DPR saat membacakan DIM RUU Penyesuaian Pidana di dalam Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Rumusan itu mengacu dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf F.

Menanggapi pembahasan tersebut, Fraksi PDIP memberikan dua usulan. Pertama, Fraksi PDIP menyarankan dasar diskriminasi dalam ketentuan ini meliputi faktor jenis kelamin serta disabilitas mental maupun fisik, sehingga dapat diterapkan melalui pendekatan inklusif yang turut dibahas dalam RUU KUHAP.

“Kemudian usul perubahannya, tambah penjelasan ayat 2 menegaskan hubungan antara profesi dan tindak pidana, misalnya jurnalis, penyiar, dan sebagainya, dan bahwa pencabutan hak dilakukan melalui putusan pengadilan yang dieksekusi menurut mekanisme RUU KUHP,” lanjut Badan Keahlian DPR.

Kedua, Fraksi PDIP meminta agar ada penegasan pada ayat 2, yakni pencabutan hak profesi dilakukan melalui putusan pengadilan. Usai itu, diberikan pemberitahuan ke lembaga profesi.

Menanggapi itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai perwakilan pemerintah, sepakat dengan kedua usulan tersebut.

“Kami setuju, pertama dengan usulan dari PDIP untuk ditambahkan penjelasan. Kami setuju. Jadi memberikan contoh profesi itu seperti jurnalis, penyiar, dan lain sebagainya,” ucap Eddy dalam kesempatan yang sama.