Indeks Rancangan Undang-undang

Empat RUU tersebut merupakan usulan dari DPR dan saat ini bergulir di pemerintah sebagai bentuk ketaatan dalam alur pembuatan undang-undang.

Belum selesainya RUU ini karena masih ada poin yang belum disepakati oleh Kementerian ESDM dan DPR, yaitu tentang pemanfaatan bersama jaringan listrik.

Menurut Mahfud MD, lembaga legislatif terlihat hanya menjadi pengusul undang-undang yang diinginkan pemerintah.

Jika revisi UU Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di publik

DPR telah merampungkan 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) sepanjang 2023.

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

Baleg DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ke tahapan selanjutnya guna menjadi usul insiatif DPR RI 2020.

Baleg DPR targetkan 150 rancangan undang-undang disahkan dalam 5 tahun kedepan.

Isi RUU Pertanahan 2019 dapat di-download dalam format PDF. RUU ini jadi sorotan, lantaran riskan kriminalisasi.

Strategi demo warga Hong Kong untuk menekan pemerintah mencabut RUU Ekstradisi.

Bamsoet mengatakan, beberapa RUU yang segera diselesaikan antara lain RUU tentang Koperasi dan Sumber Daya Air. 

Selain warga, aksi protes juga dilakukan oleh kalangan pebisnis.

RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat akan segera disahkan. DPR mengklaim RUU tersebut akan memperkuat kewenangan KPPU. 

Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi santai pernyataan Ketua KPK Saut Situmorang.

PGI menilai, aturan yang tertulis dalam pasal tersebut kurang memahami maksud dari sekolah minggu dan kaketisasi karena menyamakannya dengan pendidikan pesantren.

Pemerintahan Jokowi juga punya andil menambah RUU di DPR. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengimbau DPR tak banyak buat UU.

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyarankan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU agar bisa menghasilkan hukum yang berkualitas. RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan. Soepriyatno tetap optimis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

Menyusul terungkapnya dokumen-dokumen "Panama Papers" dan masih dibutuhkannya pertemuan lebih lanjut dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat  pada Rabu, memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.