Indeks Rancangan Undang-undang

RUU disinformasi dikenal luas, tapi dukungan belum solid. Publik akui ancaman propaganda asing, namun khawatir dampaknya pada kebebasan sipil.

Pakar menilai RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing belum mendesak.Pemerintah disarankan fokus pada strategi nasional.

RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing diperdebatkan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan ruang kritik publik.

RUU Disinformasi Asing digagas sebagai benteng kedaulatan. Kritik muncul karena definisi karet dan potensi kriminalisasi ekspresi warga.

Habiburokhman juga mengatakan gaji Hakim Ad Hoc dipastikan mengalami kenaikan demi mengakomodir aspirasi protes para hakim ad hoc.

Akan ada delapan poin terkait persoalan perindustrian dalam RUU kawasan industri.

Pencabutan berlaku bila pelaku kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu dua tahun setelah putusan pidana pertama berkekuatan hukum tetap.

DIM RUU Penyesuaian Pidana berisi 3 bab yang akan menyederhanakan regulasi mulai dari KUHP hingga peraturan daerah.

Dadan menilai, program MBG merupakan program jangka panjang sehingga penting untuk memiliki dasar hukum, seperti dalam bentuk UU.

Pembahasan RUU KUHAP dinilai kilat dan minim partisipasi publik. Koalisi sipil menuding prosesnya manipulatif dan sekadar memenuhi kewajiban.

Seluruh fraksi partai sepakat menyetujui sejumlah perubahan dalam RUU PPMI atau RUU P2MI tersebut dan akan membawa ke rapat paripurna.

Empat RUU tersebut merupakan usulan dari DPR dan saat ini bergulir di pemerintah sebagai bentuk ketaatan dalam alur pembuatan undang-undang.

Belum selesainya RUU ini karena masih ada poin yang belum disepakati oleh Kementerian ESDM dan DPR, yaitu tentang pemanfaatan bersama jaringan listrik.

Menurut Mahfud MD, lembaga legislatif terlihat hanya menjadi pengusul undang-undang yang diinginkan pemerintah.

Jika revisi UU Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di publik

DPR telah merampungkan 18 Rancangan Undang-Undang (RUU) sepanjang 2023.

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

Baleg DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ketahanan Keluarga ke tahapan selanjutnya guna menjadi usul insiatif DPR RI 2020.

Baleg DPR targetkan 150 rancangan undang-undang disahkan dalam 5 tahun kedepan.

Isi RUU Pertanahan 2019 dapat di-download dalam format PDF. RUU ini jadi sorotan, lantaran riskan kriminalisasi.