Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, menginginkan agar jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang kini diperkirakan berjumlah 65 juta dapat berkurang karena naik kelas. Dalam hal ini, pelaku yang kini masih berusaha sebagai pelaku UMKM dapat naik level menjadi pelaku usaha Kecil, dari usaha kecil menjadi usaha menengah, dan selanjutnya menjadi usaha besar.
“Saya akan bilang, keinginan saya UMKM kita ke depannya itu lebih sedikit. Kenapa? Karena harus naik kelas. Masa UMKM terus? Jadi kalau angkanya makin berkurang, kami justru makin senang. Kenapa? UMKM naik kelas jadi pengusaha kecil, pengusaha kecil naik kelas jadi pengusaha menengah, pengusaha menengah naik kelas jadi pengusaha besar,” katanya, dalam Forum Peningkatan Kompetensi UMKM di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Keinginan agar UMKM naik kelas ini dimaksudkan Rosan agar ke depan sumbangan para pelaku usaha akar rumput ini bisa semakin besar karena kinerja ekspor dan investasi nasional yang kian tumbuh.
Rosan mengakui, sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional saat ini sudah cukup besar, mencapai kisaran 61 persen, dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen atau sebanyak 117 juta orang. Namun, dari sisi ekspor kontribusi UMKM hanya sebesar 16 persen.
“Sedangkan tema kita salah satunya adalah UMKM go global, kreatif, berkualitas dan siap ekspor. Nah ini menjadi PR kita bersama karena angka-angka statistik itu, itu mencerminkan apa? Kembali lagi ya UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian kita,” tambahnya.
Meski begitu, ketika UMKM sudah berhasil naik kelas, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) itu berharap para pelaku usaha besar bisa membantu UMKM. Apalagi, saat ini ada banyak usaha besar yang telah menerima insentif dari pemerintah, seperti relaksasi Perpajakan, pembebasan bea masuk impor, dan lain sebagainya.
“Kita minta kepada pengusaha besar yang mendapatkan fasilitas fiskal insentif atau perpajakan, baik itu tax holiday, tax allowance maupun impor barang modal, agar mereka juga bekerjasama dengan usahanya skala UMKM, dan itu kita wajibkan," tegas Rosan dalam konferensi pers usai acara.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
