Respons Demokrat soal Usulan Ahmad Dhani terkait UU Anti-Flexing

tirto.id - Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron merespons usulan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, yang ingin DPR membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Flexing. Herman menekankan pentingnya melihat kebutuhan masyarakat perihal sebuah produk UU.

“Ya perlu tidaknya, kan, kebutuhan masyarakat ya, nanti kita lihat saja dalam perkembangannya seperti apa,” kata Herman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Dia lantas mencontohkan anggota DPR negara-negara di Eropa yang menggunakan fasilitas umum. Dia meyakini mereka tidak berminat untuk flexing atau pamer.

“Misalkan di Eropa itu banyak, ya karena memang mungkin karena kebiasaan begitu ya, banyak anggota DPR naik sepeda begitu misalnya, karena memang fasilitasnya sudah tersedia, kan,” ucap Herman.

Dia pun bertanya-tanya ihwal sikap atau karakter seseorang harus diatur melalui undang-undang. “Nah, ya apakah sampai sejauh itu dan lain sebagainya?” tukas Herman.

Menurut Herman, banyak anggota DPR berlatarbelakang pengusaha. Ia bahkan menyebut sebelum menjadi anggota dewan sudah sukses.

"Ada yang dia memang sudah sukses sejak awal, mungkin sudah culture-nya seperti itu itu. Tetapi saya yakin tidak serta-merta untuk flexing sebetulnya,” kata dia.

Dia sependapat bahwa tindakan pamer tidak diperbolehkan, terutama bagi pejabat publik seperti anggota dewan. Soal UU Anti-Flexing, dia menilai harus dilihat kembali sesuai dengan kebutuhan.

“Kalau misalkan memang anggota DPR enggak usah jangan flexing, ya saya setuju begitu. Karena kami ini memang kayak rakyat. Coba saja kalau kami setiap reses terjun ke masyarakat, kami juga harus merendah, kan, harus sama dengan mereka begitu. Jadi, yang penting bahwa ya menurut saya kami harus sensitif lah terhadap masyarakat,” pungkas Herman.