Indeks Dpr

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengusung Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat.

Langkah ini dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi pembiayaan negara.

DPR dan Komisi XI mengebut finalisasi UU P2SK sebelum paripurna guna harmonisasi regulasi keuangan, BUMN, dan Danantara demi stabilitas ekonomi.

Dasco mengapresiasi langkah pemerintah yang mengevaluasi pimpinan BGN setelah mendengar aspirasi masyarakat, penerima manfaat, hingga saran DPR.

Langkah itu dinilai penting untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Seluruh transaksi dagang ekspor-impor antara pembeli di luar negeri dan penjual di dalam negeri akan sepenuhnya dilakukan melalui BUMN per 1 September.

Pengaturan melalui jalur pendidikan informal dinilai akan membuka ruang pengawasan yang lebih jelas terhadap lembaga penitipan anak.

Esti menilai penanganan kasus harus diikuti intervensi hukum dengan penerapan UU TPKS untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Ribuan personel gabungan yang terlibat pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar DPP FSPMI itu berasal dari polda, polres dan polsek jajaran.

Hinca Panjaitan mengatakan kerahasiaan Surat Tanda Terima Laporan bagi pihak terlapor pada tahap awal krusial untuk menjaga integritas perkara.

Pakar meminta DPR untuk meninjau kembali dan berhati-hati dengan diksi "perampasan" dalam RUU Perampasan Aset.

MK menegaskan regulasi lama tersebut harus segera diganti dengan undang-undang baru dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Ketua Komisi III, Habiburrokhman, juga juga meminta Negara untuk membiayai semua proses pengobatan Andrie Yunus yang saat ini ditangani oleh di RSCM.

Penguatan regulasi dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan dana haji dilakukan secara adil dan tepat sasaran.

Secara khusus Puan menyoroti dampak yang mempengaruhi kondisi nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia.

Safaruddin mengingatkan aparat kepolisian lebih berhati-hati dan adil dalam melakukan penyidikan.

DPR menyatakan langkah antisipatif dan koordinasi antara pemerintah pusat dan perwakilan Indonesia di luar negeri sangat penting di kondisi terkini.

Rieke meminta agar pelaku dikenakan pasal KUHP, sanksi UU PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan tidak ada penerapan restorative justice.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menekankan bahwa jaksa seharusnya mempedomani Pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan.

Menurut Dasco, RUU PPRT tengah dalam tahap menerima partisipasi publik. Proses ini masih berlangsung.