Salah satu pasal dianggap kontroversial adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres/DPA yang sebelumnya hanya 8 orang, kini tergantung kebutuhan presiden.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mendorong pemerintah menata pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan pembiayaan pendidikan.