Indeks Dpr

Pemilu serentak yang tengah diberlakukan di Indonesia saat ini gagal menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.

Terdapat poin perubahan dalam RUU Minerba terkait pemberian konsesi tambang kepada kampus. Kampus batal mengelola tambang.

Prabowo Subianto mewacanakan KIM Plus permanen 2024-2029. Berapa komposisi KIM Plus di DPR & apa sikap PDIP? Simak pro-kontra di kalangan pengamat.

Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjamin anggaran KIP Kuliah, tidak terkena efisiensi.

Pemerintah masih mengkaji ulang skema pemberian IUP ke perguruan tinggi, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta agar ada skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas tanpa melalui mekanisme lelang.

KY mengeluhkan kekurangan biaya operasional imbas anggaran lembaganya terkena efisiensi 54 persen.

Istana tidak mempersoalkan revisi tata tertib (tatib) DPR terkait pencopotan pejabat hasil fit and proper test.

DPR RI menjadikan Revisi Undang-undang Kejaksaan masuk Prolegnas 2025. Simak kontroversi yang timbul atas revisi UU tersebut.

Dua anggota DPR AS mengusulkan RUU untuk melarang penggunaan aplikasi AI asal Cina, DeepSeek, pada perangkat resmi pemerintah.

Baleg menjelaskan soal Tata Tertib, yang membuat pimpinan lembaga yang menjalani fit and proper test, bisa diusulkan untuk diganti.

TNI memastikan mematuhi aturan yang berlaku menyusul aturan baru yang tengah dibahas oleh DPR mengenai revisi pemilihan pejabat dari fit and proper test.

KPK memandang hak DPR untuk merevisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Tatib).

DPR memandang penyesuaian tarif BPJS Kesehatan yang diwacanakan bakal berlangsung pada 2026, tak bisa dihindari.

DPR dan CISDI mendesak pemerintah menerbitkan Perpres yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Program MBG.

Komisi II DPR RI memanggil Mendagri, Tito Karnavian, imbas batalnya pelantikan kepala daerah yang sebelumnya telah dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

Komisi VI DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Nomor 18 tahun 2003 tentang BUMN dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi undang-undang.

DPR berkilah pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi demi membantu proses pendanaan pendidikan. Memang bisa?

DPR RI mengusulkan perguruan tinggi dapat mengelola tambang dengan cara prioritas, sebagaimana tertuang dalam RUU Minerba.

DPR meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, agar tak menunggu viral terlebih dahulu menangani kasus.