Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu siang, untuk pengembangan kasus suap yang melibatkan pimpinan DPRD Mojokerto.

KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah dan menyegel kantor DPRD Mojokerto.

Jika terbukti bersalah, anggota DPRD Mojokerto yang terkena OTT KPK akan langsung diberhentikan dari keanggotaan PDIP.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara.

Andre mengatakan bahwa Presiden harus bersikap tegas terkait pro dan kontra pembentukan Pansus Hak Angket untuk KPK mengingat peran lembaga anti korupsi itu yang secara perlahan mulai dilemahkan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah mendapati terduga tersangka baru dalam proyek pengadaan helikopter helikopter AW101 yang merugikan negara milyaran rupiah itu, namun belum menetapkannya sebagai tersangka.

Menurut Eddy Pansus akan memanggil komisioner dan petinggi KPK beserta para ahli untuk mengungkap tuduhan adanya tekanan dari enam orang anggota DPR-RI Komisi III dalam keterangan politisi Hanura Miryam S. Haryani.

Fadli menjelaskan, meskipun dalam rapat paripurna Partai Gerindra menyatakan menolak pembentukannya, namun tetap berencana mengirimkan nama anggotanya dalam Pansus KPK.

KPK mengumumkan ada penerima suap, yakni terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Peraturan Daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2017, yang belum tertangkap.

KPK menetapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama lima orang lainnya. Dua tersangka lain ialah pimpinan di Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Pemprov Jatim.

Donal Fariz dari ICW mengatakan, sejumlah partai yang tetap mengirimkan perwakilannya menjadi anggota Pansus Hak Angket KPK telah gagal mendengarkan aspirasi masyarakat.

Penyidik KPK sedang mengusut hubungan antara pemilik PT Bukit Alam Surya, Artalyta Suryani (Ayin) dengan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim untuk mendalami penyidikan kasus korupsi BLBI.

Setiap negara memiliki aturannya sendiri dalam menghukum para koruptor. Mulai dari penjara 2 tahun hingga hukuman mati.

KPK siap menjawab semua pertanyaan Pansus Hak Angket bentukan DPR. Tapi, KPK tak akan melayani permintaan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani terkait penyidikan korupsi e-KTP.

KPK berencana membekali para jaksa dan penyidik kasus korupsi penting dengan pengawal dan senjata api.

KPK menilai keputusan Kemenkumham memberikan status bebas bersyarat untuk mantan jaksa penerima suap terkait kasus BLBI, Urip Tri Gunawan menjadi preseden buruk karena menunjukkan peringanan hukuman bagi koruptor yang semakin mudah.

Penyidik KPK menyita sejumlah dokumen milik sebuah kantor notaris di Lampung dan memeriksa puluhan petambak Dipasena dalam kelanjutan penyidikan kasus korupsi terkait pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada salah satu debitur BLBI, Sjamsul Nursalim.

KPK kecewa dengan keputusan Kemenkumham yang memberikan status bebas bersyarat bagi mantan jaksa penerima suap terkait kasus BLBI, Urip Tri Gunawan. Urip divonis 20 tahun bui tapi sudah bebas saat baru menjalani 9 tahun hukuman.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyatakan kondisi mata kiri Novel Baswedan baru-baru ini semakin memburuk. Sebabnya, tekanan pada mata kiri milik penyidik senior KPK itu meningkat drastis. 

Dalam diskusi bertajuk “Pelaporan Fahri Hamzah ke KPK”, Donal menilai bahwa hak angket tersebut sebagai pintu masuk DPR untuk memperlemah KPK menangani korupsi.