KPK berencana menghadirkan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo di sidang lanjutan korupsi pengadaan satelite monitoring. Komisi juga akan memanggil paksa Ali Fahmi, saksi kunci di kasus ini, ke persidangan.
KPK menetapkan tiga pejabat PT PAL dan satu pihak swasta di kasus suap penjualan kapal perang ke pemerintah Filiphina. Salah satu di antara tiga pejabat itu ialah Direktur Utama PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin.
Jaksa KPK akan menghadirkan 10 saksi di sidang kelima kasus e-KTP. Selain tiga penyidik KPK, di antara para saksi lain yang sudah dipastikan oleh KPK akan hadir di persidangan itu ialah Ganjar Pranowo dan Miryam S. Haryani.
Panitia seleksi (pansel) penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017-2021 sudah memilih lima orang yang lolos seleksi tahap III atau wawancara dan akan diserahkan kepada pimpinan KPK.
Kuasa Hukum dua terdakwa korupsi E-KTP, Irman dan Sugiharto, akan menyiapkan sejumlah saksi yang akan menguatkan dugaan bahwa Miryam S. Haryani terlibat menerima duit suap E-KTP.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan telah menerima Surat Peringatan kedua (SP 2) dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada 21 Maret 2017 lalu.
Miryam S Haryani batal batal dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK dalam sidang lanjutan yang dijadwalkan, pada Senin (27/3/2017). Miryam tidak hadir dengan alasan sakit.
Mantan anggota Komisi II periode 2009-2014, Miryam S Haryani menghadapi risiko terjerat di kasus pemberian kesaksian palsu setelah mengaku di persidangan korupsi e-KTP memberikan keterangan di bawah intimidasi penyidik KPK.
Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas meminta KPK mewaspadai serangan balik koruptor e-KTP. Dia berharap KPK tak gentar menuntaskan kasus ini sekalipun dibayangi ancaman revisi UU KPK di DPR.
Pimpinan KPK kompak untuk bersikap tegas menuntaskan pengusutan kasus korupsi e-KTP. Komisi Antikorupsi tak gentar dengan ancaman serangan balik dari DPR.
Penetapan Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP diharapkan bisa membuka kotak pandora skandal korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat, dari legislatif hingga eksekutif.