Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas menilai sosialisasi DPR soal revisi UU KPK lebih baik dihentikan karena tak ada gunanya. 

Jaksa KPK akan menghadirkan 10 saksi di sidang kelima kasus e-KTP. Selain tiga penyidik KPK, di antara para saksi lain yang sudah dipastikan oleh KPK akan hadir di persidangan itu ialah Ganjar Pranowo dan Miryam S. Haryani. 

Kopolri tengah merancang peraturan pelaporan LHKPN semua perwira Polri. Untuk memangkas rekening gendut perwira Polri?

Surat Peringatan tingkat 2 bagi penyidik senior KPK, Novel Baswedan kemungkinan akan dicabut.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap KPK bersedia menerima para penyidik berpangkat senior.

Panitia seleksi (pansel) penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017-2021 sudah memilih lima orang yang lolos seleksi tahap III atau wawancara dan akan diserahkan kepada pimpinan KPK.

Kuasa Hukum dua terdakwa korupsi E-KTP, Irman dan Sugiharto, akan menyiapkan sejumlah saksi yang akan menguatkan dugaan bahwa Miryam S. Haryani terlibat menerima duit suap E-KTP.   

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan telah menerima Surat Peringatan kedua (SP 2) dari Ketua KPK Agus Rahardjo pada 21 Maret 2017 lalu.

Miryam S Haryani batal batal dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK dalam sidang lanjutan yang dijadwalkan, pada Senin (27/3/2017). Miryam tidak hadir dengan alasan sakit.

Mantan anggota Komisi II periode 2009-2014, Miryam S Haryani menghadapi risiko terjerat di kasus pemberian kesaksian palsu setelah mengaku di persidangan korupsi e-KTP memberikan keterangan di bawah intimidasi penyidik KPK.

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas meminta KPK mewaspadai serangan balik koruptor e-KTP. Dia berharap KPK tak gentar menuntaskan kasus ini sekalipun dibayangi ancaman revisi UU KPK di DPR. 

Pimpinan KPK kompak untuk bersikap tegas menuntaskan pengusutan kasus korupsi e-KTP. Komisi Antikorupsi tak gentar dengan ancaman serangan balik dari DPR. 

Penetapan Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP diharapkan bisa membuka kotak pandora skandal korupsi yang menyeret sejumlah nama pejabat, dari legislatif hingga eksekutif.

Politikus PAN, Teguh Juwarno menuding isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bohong mengenai adanya pembagian duit suap E-KTP ke sejumlah anggota DPR RI di ruang kerja politikus Golkar, Mustokoweni Murdi pada September-Oktober 2010.

KPK akan memperpanjang pencekalan sejumlah nama yang diduga terlibat di kasus korupsi E-KTP. Sebagian nama yang sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 2016 lalu akan habis masa pencekalannya akhir bulan ini. 

Para penolak reklamasi dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta akan meminta KPK dan KY mengawasi jalannya persidangan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta atas putusan hakim PTUN tentang pencabutan izin reklamasi Pulau F, I dan K.

Loade mengatakan bahwa "KPK palsu" sudah banyak menelan korban seperti di Bogor, Sumatera dan Kendari. Bahkan di antara korban banyak yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta.

Kedatangan Risma ke gedung KPK sekitar pukul 09.00 WIB hingga Pukul 11.00 WIB dan langsung disambut oleh Deputi Bidang Pencegahan, Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Pimpinan KPK menyatakan revisi UU KPK belum mendesak dilakukan karena kinerja komisi antirasuah masih efektif. Pimpinan KPK malah khawatir revisi UU KPK menjadi pintu masuk melumpuhkan gerakan antikorupsi. 

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng melaporkan pengusaha Andi Narogong ke Mabes Polri. Ia tak terima namanya disangkutpautkan menerima fee dari proyek e-KTP dari keterangan Andi Narogong dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.