Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK memberi sinyal bisa mengambil alih kasus Febrie Adriansyah jika memenuhi syarat Pasal 10A UU KPK.

Japto Soerjosoemarjo irit bicara usai diperiksa KPK 6 jam terkait dugaan korupsi IUP Kukar. Ia hanya menjawab "Brasil" saat ditanya Piala Dunia 2026.

KPK mengangkut mobil, motor, dan sepeda hasil OTT Imigrasi Jakbar. Uang dolar AS, dolar Singapura, dan emas juga turut disita.

Silmy Karim diburu KPK terkait dugaan korupsi pada proses pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

KPK panggil delapan saksi terkait kasus dugaan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bertugas sebagai Inspektur Upacara dan membacakan pidato Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Upacara Hari Lahir Pancasila.

KPK menunggu hasil pemeriksaan terkait kesehatan Yaqut untuk pengembalian penahanan di Rutan.

PK menduga ketiga korporasi yang ditetapkan tersangka berperan dalam kasus gratifikasi yang diterima Rita.

KPK terus dalami peran-peran para tersangka maupun pihak lainnya dalam kasus importasi barang ilegal yang libatkan oknum DJBC dan Blueray Cargo.

Indeks Integritas Nasional pada tahun 2025 berada di angka 72,32, naik tipis jika dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 71,53.

KPK sita dokumen, barang bukti elektronik dan uang dari penggeledahan Direktorat Peraturan Perpajakan serta Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pada pemeriksaan pajak KPP Madya Jakarta Utara terhadap PT Wanatiara Persada.

KPK memastikan mendukung penuh langkah Kejagung dalam pelaksanaan penanganan perkara Konawe Utara.

Penyidik KPK telah periksa 15 saksi pada 29-30 Desember 2025 di Polda Kalimantan Selatan.

KPK menyebut bahwa penerbitan SP3 ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pihak terkait.

Pemindahan dilakukan karena Abdul Aziz harus menjadi saksi dalam sidang kasus yang sama, untuk para pemberi suap.

Kerawanan gratifikasi bukan sekadar temuan, melainkan indikator dini yang menunjukkan kondisi kesehatan integritas birokrasi di Indonesia.

Menurut Ketua KPK, simbol WBK di kementerian/lembaga dapat dimaknai bahwa korupsi tak bisa dilakukan di WBK tersebut, tetapi boleh dilakukan di tempat lain.

Akal-akalan itu dilakukan lantaran kekhawatiran atau yang ada hal yang ditutup-tutupi.

KPK pernah panggil Paulus Tannos sebagai saksi dan tersangka kasus korupsi e-KTP. Namun, dia selalu mangkir.