Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Sidang praperadilan itu akan dipimpin oleh hakim tunggal Chepy Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abdullah menanggapi penangkapan seorang panitera pengganti berinisial HK, Hakim Karir inisial SR, dan Hakim Ad-Hoc berinisial HA Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Bengkulu pada Rabu (6/9) malam.

KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, pada Rabu malam yang melibatkan penegak hukum.

Febri Diansyah menyatakan pimpinan KPK tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman melaporkan salah satu media nasional ke polisi karena mempublikasikan berita tak akurat soal dirinya.

Bambang bahkan mengungkapkan, sejak kepemimpinan Presiden Soekarno sudah ada berbagai upaya untuk membubarkan lembaga antikorupsi.

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kamaluddin divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).

Ganjar berpesan kepada Nursholeh agar menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Tegal.

KPK menduga Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno berencana memakai duit hasil suap untuk membiayai pencalonannya di Pilkada 2018.

Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan mengklaim hanya memberikan suap ke Dirjen Hubla non-aktif, Tonny Budiono dalam bentuk ATM.

KPK hari ini menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). OTT KPK itu menangkap sejumlah orang, salah satunya diduga seorang kepala daerah.

Aris Budiman tetap memenuhi undangan Pansus Hak Angket meski dilarang pimpinan KPK.

KPK menyatakan penambahan nilai bantuan pemerintah ke partai politik harus dibarengi dengan pengawasan berupa audit dari BPK RI.

Komunikasi di kasus suap panitera pengganti PN Jaksel kerap memakai kata sandi "Sapi" dan "Kambing" untuk menyamarkan nilai pemberian duit.

Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.

Menurut Basaria, para politikus dan birokrat yang terjerat pidana korupsi akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat.

Alasan para responden menjawab puas dan sangat puas itu, kata Siti adalah karena banyaknya koruptor yang ditangkap KPK.

"Bisa enggak DPR ditersangkakan? Supaya berpikir tentang korporasi, harus clear. Jangan sampai terjadilah, KPK tebang pilih," kata Danang.