Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK hari ini menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). OTT KPK itu menangkap sejumlah orang, salah satunya diduga seorang kepala daerah.

Aris Budiman tetap memenuhi undangan Pansus Hak Angket meski dilarang pimpinan KPK.

KPK menyatakan penambahan nilai bantuan pemerintah ke partai politik harus dibarengi dengan pengawasan berupa audit dari BPK RI.

Komunikasi di kasus suap panitera pengganti PN Jaksel kerap memakai kata sandi "Sapi" dan "Kambing" untuk menyamarkan nilai pemberian duit.

Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.

Menurut Basaria, para politikus dan birokrat yang terjerat pidana korupsi akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat.

Alasan para responden menjawab puas dan sangat puas itu, kata Siti adalah karena banyaknya koruptor yang ditangkap KPK.

"Bisa enggak DPR ditersangkakan? Supaya berpikir tentang korporasi, harus clear. Jangan sampai terjadilah, KPK tebang pilih," kata Danang.

Dengan adanya Densus Antikoru, diharapkan penanganan korupsi jadi lebih cepat.

KPK mengirim penyidik korupsi e-KTP ke Amerika Serikat dan Singapura. Pimpinan KPK juga mengisyaratkan para penyidik mengejar bukti kasus ini ke negara lain.

Menurut Dossy, sampai sekarang, DPR belum pernah membahas tentang wacana pembekuan anggaran KPK.

Sejak 2015 setidaknya ada enam kasus dugaan korupsi kepala daerah yang menyeret pasangan suami-istri.

Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu siang, untuk pengembangan kasus suap yang melibatkan pimpinan DPRD Mojokerto.

KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah dan menyegel kantor DPRD Mojokerto.

Jika terbukti bersalah, anggota DPRD Mojokerto yang terkena OTT KPK akan langsung diberhentikan dari keanggotaan PDIP.

KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara.

Andre mengatakan bahwa Presiden harus bersikap tegas terkait pro dan kontra pembentukan Pansus Hak Angket untuk KPK mengingat peran lembaga anti korupsi itu yang secara perlahan mulai dilemahkan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah mendapati terduga tersangka baru dalam proyek pengadaan helikopter helikopter AW101 yang merugikan negara milyaran rupiah itu, namun belum menetapkannya sebagai tersangka.