Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Hari ini DPR batal menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas rencana Pansus Hak Angket KPK berkosultasi ke Presiden Jokowi.

Rapim DPR, pada Selasa besok, akan membahas permintaan Pansus Angket KPK berkonsultasi dengan Presiden Jokowi.

KPK menangkap tangan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko beserta empat pejabat unit pengadaan pada Sabtu (16/9/2017) sore ini.

Menurut Akbar, pemaksaan semacam itu bisa memperlemah posisi KPK dalam memberantas korupsi.

KPK menegaskan kunjungan yang dilakukan ke beberapa partai politik murni untuk mendiskusikan pembangunan integritas partai.

"Di republik ini mana ada tidak ada titipan orang? Tapi saya selalu mengatakan: yang mengerjakan bukan kami. Ada tim seleksi."

Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.

KPK telah menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub nonaktif Antonius Tonny Budiono (ATB) sebagai tersangka kasus ini.

Menurut Basaria, langkah DPR yang mewacanakan pembentukan RUU Penyadapan tidak akan melemahkan KPK.

Menurut Sahroni, Komisi III DPR ingin agar institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan atau penyidikan, tidak melakukan penuntutan.

Agus mengatakan pernyataan itu tidak ditujukan kepada lembaga tetapi individu.

Prasetyo sebelumnya membandingkan kewenangan KPK dengan kewenangan biro antikorupsi di Singapura dan Malaysia.

Meski banyak anggota DPR RI melaporkan harta kekayaannya, namun masih banyak anggota DPRD yang belum melakukan hal ini.

Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK hari ini dengan alasan sakit.

Ini adalah pemanggilan pertama Novanto semenjak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu.

Sidang praperadilan itu akan dipimpin oleh hakim tunggal Chepy Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Abdullah menanggapi penangkapan seorang panitera pengganti berinisial HK, Hakim Karir inisial SR, dan Hakim Ad-Hoc berinisial HA Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Bengkulu pada Rabu (6/9) malam.

KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan di Bengkulu, pada Rabu malam yang melibatkan penegak hukum.

Febri Diansyah menyatakan pimpinan KPK tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman melaporkan salah satu media nasional ke polisi karena mempublikasikan berita tak akurat soal dirinya.