tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kunjungan ke beberapa partai politik yang dilakukan komisi antirasuah tidak ada kaitannya dengan Pansus Hak Angket. Safari yang dilakukan murni untuk mendiskusikan pembangunan integritas partai.
KPK telah menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, Hanura, Demokrat, serta NasDem. Hari ini, Jumat (15/9/2017), komisi antirasuah mengunjungi kantor pengurus DPP PPP.
“Ini kunjungan dari kedeputian bidang pencegahan, di mana KPK menawarkan kerja sama untuk penguatan partai politik. Ini bukan safari politik, apalagi berkaitan dengan Pansus [Angket KPK],” kata Deputi KPK Bidang Pencegahan, Pahala Nainggolan usai berdiskusi dengan pengurus PPP, seperti dikutip Antara.
Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani didampingi wakilnya Achmad Baidowi, serta Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi PPP, Qoyum Abdul Jabar. Sejumlah politisi PPP lain ikut hadir dalam pertemuan dengan perwakilan KPK yang juga dihadiri Syamsuddin Haris dari LIPI.
Diskusi tersebut salah satunya membahas rencana KPK yang dibantu LIPI untuk membuat sistem standardisasi untuk mendukung pembangunan integritas partai, baik dalam rekrutmen anggota, kaderisasi, pengembangan etika partai hingga manajemen pendanaan partai.
Pahala mengatakan, lembaganya siap membantu partai politik secara konkret merancang kurikulum pengkaderan hingga manajemen pendanaan partai. Dalam kaderisasi, KPK mengusulkan partai politik memprioritaskan kader internal untuk menduduki jabatan publik.
“Kami minta jabatan publik lebih banyak diberikan partai kepada kader yang benar-benar merangkak dari bawah, bukan orang baru," kata dia.
Sementara mengenai pendanaan partai, KPK mengaku telah berbicara dengan Presiden Joko Widodo agar bantuan dana partai dalam APBN ditingkatkan dari Rp108 per perolehan suara sah menjadi Rp1.000.
“Ini awal yang baik. Yang jelas dana bantuan ini harus digunakan untuk penguat partai berupa pendidikan politik dan kaderisasi, bukan digunakan untuk kontestasi pilkada atau pemilu legislatif,” kata Pahala.
Dalam diskusi di kantor PPP ini, KPK menyatakan bahwa partai berlambang Kakbah ini telah memiliki modal untuk menjadi partai yang sehat dan berintegritas. Komisi antirasuah menilai, PPP telah memiliki sistem daftar keanggotaan, sistem atau instrumen monitoring kegiatan di wilayah dan cabang, serta mahkamah partai yang berjalan untuk penegakan etik.
“Ini modal yang baik untuk menjadi partai berintegritas secara menyeluruh,” kata Pahala.
Sekjen DPP PPP, Arsul Sani mengapresiasi langkah KPK yang membangun diskusi dengan pemimpin partai politik guna membangun integritas partai politik. Anggota DPR ini menyatakan, partai akan menggunakan semua masukan dari KPK dan LIPI untuk mengembangkan manajemen partai ke arah yang lebih baik lagi.
“Masukan dari KPK dan LIPI akan kami gunakan untuk melengkapi, sehingga PPP semakin dapat menjadi partai yang transparan, akuntabel dan dapat mewakili kepentingan publik ke depan,” kata Asrul.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
