Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi

Patrialis Akbar Masih Pikir-pikir Soal Banding
Hukum
Senin, 4 Sept 2017

Patrialis Akbar Masih Pikir-pikir Soal Banding

Patrialis diberi waktu paling lama 1 minggu untuk mengajukan banding sejak putusan diketok Pengadilan Tipikor Jakarta.
Vonis Kamaluddin Lebih Ringan dari Patrialis Akbar
Hukum
Senin, 4 Sept 2017

Vonis Kamaluddin Lebih Ringan dari Patrialis Akbar

Kamaluddin divonis hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/9/2017).
Gantikan Siti Masitha, Nursholeh Jadi Plt Walikota Tegal
Hukum
Kamis, 31 Agt 2017

Gantikan Siti Masitha, Nursholeh Jadi Plt Walikota Tegal

Ganjar berpesan kepada Nursholeh agar menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemkot Tegal.
Wali Kota Tegal Diduga Pakai Duit Suap untuk Pilkada
Hukum
Rabu, 30 Agt 2017

Wali Kota Tegal Diduga Pakai Duit Suap untuk Pilkada

KPK menduga Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno berencana memakai duit hasil suap untuk membiayai pencalonannya di Pilkada 2018.
Suap Dirjen Hubla Kemenhub: PT AGK Klaim Hanya Beri ATM
Hukum
Selasa, 29 Agt 2017

Suap Dirjen Hubla Kemenhub: PT AGK Klaim Hanya Beri ATM

Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan mengklaim hanya memberikan suap ke Dirjen Hubla non-aktif, Tonny Budiono dalam bentuk ATM.
OTT KPK Tangkap Sejumlah Orang di Jawa Tengah pada Hari Ini
Hukum
Selasa, 29 Agt 2017

OTT KPK Tangkap Sejumlah Orang di Jawa Tengah pada Hari Ini

KPK hari ini menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). OTT KPK itu menangkap sejumlah orang, salah satunya diduga seorang kepala daerah.
Dirdik KPK Hadiri Undangan Pansus Hak Angket
Politik
Selasa, 29 Agt 2017

Dirdik KPK Hadiri Undangan Pansus Hak Angket

Aris Budiman tetap memenuhi undangan Pansus Hak Angket meski dilarang pimpinan KPK.
KPK: Keuangan Partai Politik Harus Diaudit BPK
Hukum
Selasa, 29 Agt 2017

KPK: Keuangan Partai Politik Harus Diaudit BPK

KPK menyatakan penambahan nilai bantuan pemerintah ke partai politik harus dibarengi dengan pengawasan berupa audit dari BPK RI.
Kasus Suap Panitera PN Jaksel Pakai Modus Sandi Rahasia
Hukum
Selasa, 22 Agt 2017

Kasus Suap Panitera PN Jaksel Pakai Modus Sandi Rahasia

Komunikasi di kasus suap panitera pengganti PN Jaksel kerap memakai kata sandi "Sapi" dan "Kambing" untuk menyamarkan nilai pemberian duit.
Para Pejabat Kemendes Suap Auditor BPK Pakai Duit Patungan
Hukum
Rabu, 16 Agt 2017

Para Pejabat Kemendes Suap Auditor BPK Pakai Duit Patungan

Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.
Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Dana Desa
Hukum
Jumat, 11 Agt 2017

Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Dana Desa

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.
Basaria Minta Masyarakat Anggap OTT KPK Sebagai Berkah
Hukum
Kamis, 10 Agt 2017

Basaria Minta Masyarakat Anggap OTT KPK Sebagai Berkah

Menurut Basaria, para politikus dan birokrat yang terjerat pidana korupsi akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat.
ICW Sebut Masyarakat Puas Terhadap Kinerja KPK
Sosial budaya
Kamis, 3 Agt 2017

ICW Sebut Masyarakat Puas Terhadap Kinerja KPK

Alasan para responden menjawab puas dan sangat puas itu, kata Siti adalah karena banyaknya koruptor yang ditangkap KPK.
Apindo Beberkan Dampak Negatif Penetapan Tersangka PT DGI
Hukum
Rabu, 26 Juli 2017

Apindo Beberkan Dampak Negatif Penetapan Tersangka PT DGI

"Bisa enggak DPR ditersangkakan? Supaya berpikir tentang korporasi, harus clear. Jangan sampai terjadilah, KPK tebang pilih," kata Danang.
Polri Akan Bentuk Densus Antikorupsi untuk Bantu KPK
Hukum
Rabu, 19 Juli 2017

Polri Akan Bentuk Densus Antikorupsi untuk Bantu KPK

Dengan adanya Densus Antikoru, diharapkan penanganan korupsi jadi lebih cepat.
Penyidik KPK Kejar Bukti Korupsi e-KTP ke Banyak Negara
Hukum
Rabu, 19 Juli 2017

Penyidik KPK Kejar Bukti Korupsi e-KTP ke Banyak Negara

KPK mengirim penyidik korupsi e-KTP ke Amerika Serikat dan Singapura. Pimpinan KPK juga mengisyaratkan para penyidik mengejar bukti kasus ini ke negara lain.
DPR Akui Tak Bahas Pembekuan Anggaran KPK
Hukum
Senin, 3 Juli 2017

DPR Akui Tak Bahas Pembekuan Anggaran KPK

Menurut Dossy, sampai sekarang, DPR belum pernah membahas tentang wacana pembekuan anggaran KPK.
Suami-Istri dalam Pusaran Korupsi
Hukum
Rabu, 21 Jun 2017

Suami-Istri dalam Pusaran Korupsi

Sejak 2015 setidaknya ada enam kasus dugaan korupsi kepala daerah yang menyeret pasangan suami-istri.
Polemik Pemanggilan Paksa Miryam Haryani oleh Pansus DPR
Hukum
Senin, 19 Jun 2017

Polemik Pemanggilan Paksa Miryam Haryani oleh Pansus DPR

Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.
KPK Geledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto Usai OTT
Hukum
Minggu, 18 Jun 2017

KPK Geledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto Usai OTT

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu siang, untuk pengembangan kasus suap yang melibatkan pimpinan DPRD Mojokerto.