Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK: Keuangan Partai Politik Harus Diaudit BPK
KPK menyatakan penambahan nilai bantuan pemerintah ke partai politik harus dibarengi dengan pengawasan berupa audit dari BPK RI.
Kasus Suap Panitera PN Jaksel Pakai Modus Sandi Rahasia
Komunikasi di kasus suap panitera pengganti PN Jaksel kerap memakai kata sandi "Sapi" dan "Kambing" untuk menyamarkan nilai pemberian duit.
Para Pejabat Kemendes Suap Auditor BPK Pakai Duit Patungan
Surat dakwaan untuk dua pejabat Kemendes PDTT mengungkapkan para pejabat di kementerian itu menyuap auditor BPK RI dengan duit patungan. Suap itu terkait pemberian status WTP untuk laporan keuangan Kemendes PDTT.
Mengurai Benang Kusut Pengelolaan Dana Desa
Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.
Basaria Minta Masyarakat Anggap OTT KPK Sebagai Berkah
Menurut Basaria, para politikus dan birokrat yang terjerat pidana korupsi akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat.
ICW Sebut Masyarakat Puas Terhadap Kinerja KPK
Alasan para responden menjawab puas dan sangat puas itu, kata Siti adalah karena banyaknya koruptor yang ditangkap KPK.
Apindo Beberkan Dampak Negatif Penetapan Tersangka PT DGI
"Bisa enggak DPR ditersangkakan? Supaya berpikir tentang korporasi, harus clear. Jangan sampai terjadilah, KPK tebang pilih," kata Danang.
Polri Akan Bentuk Densus Antikorupsi untuk Bantu KPK
Dengan adanya Densus Antikoru, diharapkan penanganan korupsi jadi lebih cepat.
Penyidik KPK Kejar Bukti Korupsi e-KTP ke Banyak Negara
KPK mengirim penyidik korupsi e-KTP ke Amerika Serikat dan Singapura. Pimpinan KPK juga mengisyaratkan para penyidik mengejar bukti kasus ini ke negara lain.
DPR Akui Tak Bahas Pembekuan Anggaran KPK
Menurut Dossy, sampai sekarang, DPR belum pernah membahas tentang wacana pembekuan anggaran KPK.
Suami-Istri dalam Pusaran Korupsi
Sejak 2015 setidaknya ada enam kasus dugaan korupsi kepala daerah yang menyeret pasangan suami-istri.
Polemik Pemanggilan Paksa Miryam Haryani oleh Pansus DPR
Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.
KPK Geledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum Mojokerto Usai OTT
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, pada Minggu siang, untuk pengembangan kasus suap yang melibatkan pimpinan DPRD Mojokerto.
KPK Periksa Enam Orang yang Terkena OTT di Mojokerto
KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah dan menyegel kantor DPRD Mojokerto.
PDIP Akan Memecat Kader yang Terkena OTT KPK di Mojokerto
Jika terbukti bersalah, anggota DPRD Mojokerto yang terkena OTT KPK akan langsung diberhentikan dari keanggotaan PDIP.
KPK Segel Kantor DPRD Mojokerto Setelah Lakukan OTT
KPK menduga ada penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara.
Partai Gerindra Minta Jokowi Tegas Soal Hak Angket KPK
Andre mengatakan bahwa Presiden harus bersikap tegas terkait pro dan kontra pembentukan Pansus Hak Angket untuk KPK mengingat peran lembaga anti korupsi itu yang secara perlahan mulai dilemahkan.
KPK Dapati Terduga Tersangka Baru Korupsi Helikopter AW101
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya sudah mendapati terduga tersangka baru dalam proyek pengadaan helikopter helikopter AW101 yang merugikan negara milyaran rupiah itu, namun belum menetapkannya sebagai tersangka.
Pansus Hak Angket akan Panggil Petinggi KPK Terkait Miryam
Menurut Eddy Pansus akan memanggil komisioner dan petinggi KPK beserta para ahli untuk mengungkap tuduhan adanya tekanan dari enam orang anggota DPR-RI Komisi III dalam keterangan politisi Hanura Miryam S. Haryani.
Fadli Jelaskan Soal Pemilihan Pimpinan Pansus Hak Angket KPK
Fadli menjelaskan, meskipun dalam rapat paripurna Partai Gerindra menyatakan menolak pembentukannya, namun tetap berencana mengirimkan nama anggotanya dalam Pansus KPK.