tirto.id - Partai Gerindra berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bersikap tegas terkait pro dan kontra pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan bahwa Presiden harus bersikap tegas karena peran KPK yang secara perlahan mulai dilemahkan.
"Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen, presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti dan dilemahkan," kata Andre, di Jakarta, Kamis (15/6/2017).
Lebih lanjut Andre menjelaskan bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan KPK mengingat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI.
"Ini sudah tiga tahun jalan pemerintahan Jokowi. Harapan rakyat KPK harus tetap ada dan diperkuat," kata dia dikutip dari Antara.
Menurut dia, lembaga anti korupsi yang kini dipimpin Agus Rahardjo terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak, terutama sejak gonjang-ganjing Budi Gunawan yang ingin dicalonkan sebagai Kapolri waktu itu.
Ia pun menyayangkan sikap partai pendukung pemerintah yang tidak sejalan dengan presiden. "Sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK dimotori partai pendukung pemerintah. Ini berbeda dengan komitmen presiden sendiri yang ingin KPK diperkuat," tutur Rosiade.
Ia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk meningkatkan dan menambah penyidik KPK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan akan menambah anggaran KPK. "Namun, hingga saat ini belum terealisasi," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan fraksinya telah berencana mengirimkan sejumlah nama untuk menjadi perwakilan Pansus Hak Angket KPK. Meski telah mengonfirmasi akan mengirimkan perwakilannya ke dalam pansus, namun Fadli belum mau membeberkan sikap dari Partai Gerindra ke depannya terkait angket KPK.
“Kita lihat nanti. Kan kalau kita berada di dalam pansus, kita punya suara. Ikut mengarahkan dan sebagainya. Kita ingin semuanya juga berjalan dengan fair, sesuai koridor. Kita tidak ingin adanya pelemahan terhadap institusi tertentu, tapi kita juga tidak ingin adanya abuse of power,” ujar Fadli saat ditemui seusai menghadiri acara buka bersama di rumah dinas Ketua DPR RI Setya Novanto pada Senin (5/6/2017) kemarin.
Selain Gerindra, ada enam fraksi di DPR secara resmi mengirimkan anggotanya untuk masuk sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK. Enam fraksi itu antara lain Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi Partai PAN.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
