Indeks Capim Kpk

Menurut ICW, capim KPK harus bersih dari berbagai dugaan pelanggaran hukum dan kepentingan politik.

Sebanyak 192 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon pimpinan KPK. 

Jumlah orang yang dinyatakan lulus administrasi Capim KPK adalah sebanyak 192 orang.

Dari total 376 yang mendaftar, hanya 192 orang yang dinyatakan lulus administrasi calon pimpinan KPK. 

Menurut Neta, sampai saat ini belum ada larangan anggota Polri menjadi komisioner atau pimpinan KPK.

Pansel Capim KPK sudah meminta penelusuran rekam jejak. Saat ini menunggu pansel mengirimkan nama-nama yang dimaksud.

Pimpinan KPK mencalonkan lagi untuk periode kedua bukan kali pertama. Namun sepanjang sejarah belum ada pimpinan KPK dua periode.

ICW menilai, dugaan jatah khusus kejaksaan dan kepolisian untuk kursi pimpinan KPK itu terlihat dalam beberapa pernyataan pansel. 

Upaya menjinakkan KPK oleh Polri terindikasi dari kasus yang terjadi sebelumnya seperti kriminalisasi penyidik dan pimpinan.

KPK berharap pelaporan LHKPN ditempatkan sebagai salah satu indikator penting bagi seluruh instansi untuk mengukur komitmen pencegahan korupsi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menyaring Pimpinan KPK.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari ikut mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK.

Kelima nama jaksa tersebut dipilih setelah diseleksi tim internal Kejaksaan Agung.

Pendaftar seleksi calon pimpinan KPK berasal dari beragam latar belakang profesi. Pendaftar tercatat berporfesi sebagai advokat, dosen, unsur korporasi, hakim, jaksa hingga purnawirawan polisi.

Yenti mengatakan, pendaftar terbanyak adalah pengacara (29 orang) dan dosen (25 orang).

Dari sembilan kandidat Capim KPK dari Polri, dua orang melaporkan LHKPN melebihi periode 2019.

Polri memberikan tanggapan soal seleksi capim KPK yang juga diikuti sembilan perwira tinggi Polri dan dua tambahan perwira.

Kapolri Tito Karnavian mempersilakan para perwira tinggi di Polri untuk ikut serta dalam seleksi pemilihan capim KPK.

"Kalau benar memang mereka bermasalah dengan KPK, maka kurang etis mereka menjadi pimpinan atau pegawai KPK," kata Abdullah,

Miko Ginting meminta pansel pimpinan KPK selektif dan memastikan kandidat yang terpilih bebas dari kepentingan politik serta independen.