Indeks Capim Kpk

KPK berharap Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK memperhatikan keseimbangan gender dalam proses seleksi.

WP KPK berharap seluruh peserta dari internal bisa menjawab soal test dari pansel dengan baik, dan lolos seleksi tahap dua. Sehingga bisa mengikuti seleksi tahap-tahap selanjutnya.

Antasari juga menyoroti kepemimpinan KPK era Agus Rahardjo yang tidak ada unsur jaksa.

YLBHI menyesalkan langkah Pansel Capim KPK mengundang polisi dan jaksa untuk mendaftar dalam seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Beberapa orang yang lolos seleksi administrasi Capim KPK adalah mereka yang mendaftarkan diri berkali-kali.

Tanpa hambatan, seluruh kandidat dari Polri lolos seleksi administrasi sebagai calon pimpinan KPK.

Peneliti ICW menilai pansel punya peran penting memastikan figur yang mencalonkan kali ini tidak membawa agenda-agenda tertentu yang dapat melemahkan KPK.

Dalam seleksi administrasi Capim KPK periode 2019-2023, terdapat 9 perwira tinggi Polri yang lolos. Termasuk Basaria Panjaitan yang maju lagi.

Penegak hukum harus mundur dari jabatannya di institusi terdahulu ketika terpilih menjadi pimpinan KPK.

Beberapa kandidat yang lolos capim KPK salah satunya Irjen Firli Bahuri dinilai juga memiliki kapasitas dan berkualitas.

Menurut ICW, capim KPK harus bersih dari berbagai dugaan pelanggaran hukum dan kepentingan politik.

Sebanyak 192 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon pimpinan KPK. 

Jumlah orang yang dinyatakan lulus administrasi Capim KPK adalah sebanyak 192 orang.

Dari total 376 yang mendaftar, hanya 192 orang yang dinyatakan lulus administrasi calon pimpinan KPK. 

Menurut Neta, sampai saat ini belum ada larangan anggota Polri menjadi komisioner atau pimpinan KPK.

Pansel Capim KPK sudah meminta penelusuran rekam jejak. Saat ini menunggu pansel mengirimkan nama-nama yang dimaksud.

Pimpinan KPK mencalonkan lagi untuk periode kedua bukan kali pertama. Namun sepanjang sejarah belum ada pimpinan KPK dua periode.

ICW menilai, dugaan jatah khusus kejaksaan dan kepolisian untuk kursi pimpinan KPK itu terlihat dalam beberapa pernyataan pansel. 

Upaya menjinakkan KPK oleh Polri terindikasi dari kasus yang terjadi sebelumnya seperti kriminalisasi penyidik dan pimpinan.

KPK berharap pelaporan LHKPN ditempatkan sebagai salah satu indikator penting bagi seluruh instansi untuk mengukur komitmen pencegahan korupsi, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menyaring Pimpinan KPK.