Indeks Capim Kpk

Puan menilai para Pimpinan KPK bisa saling melengkapi dalam bertugas 5 tahun mendatang.

Puan Maharani mengatakan capim dan cadewas KPK terpilih bakal disahkan pada rapat paripurna yang digelar Kamis (5/12/2024) besok.

Nama-nama pimpinan KPK terpilih bermasalah sejak awal, tetapi Komisi III DPR RI tetap saja memilihnya.

Habiburokhman memastikan nama Capim dan Calon Dewas KPK terpilih akan disahkan di rapat paripurna terdekat, yakni pekan depan, secara bersamaan.

Mantan Wakil Ketua BPK RI ini tercatat memiliki harta total Rp18,6 miliar dalam laporan akhir sebagai Wakil Ketua BPK pada September 2023 lalu.

Ide Johanis Tanak menghapus OTT dianggap sebagai upaya untuk memikat hati Komisi III DPR RI dan berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Benny menilai, OTT seperti operasi penangkapan narkoba, tetapi penindakan narkoba diatur dalam Undang-Undang Narkotika sementara OTT KPK tidak.

Revisi UU KPK pada 2019 melucuti sejumlah kewenangan lembaga antirasuah itu hingga membuatnya tumpul. Itulah tantangan nyata bagi para calon pimpinan baru.

Menurut Ida, Dewas KPK sejatinya masih tetap bisa memeriksa pimpinan yang mengundurkan diri buntut dugaan pelanggaran etik.

Fitroh menilai, tak ada substansi kinerja KPK yang terganggu akibat Revisi Undang-Undang KPK, tetapi memperkuat pengawasan.

Menurut Poengky, pemerintahan baru di pusat maupun daerah biasanya rawan kebocoran anggaran lantaran belum paham pengelolaannya.

Selain ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK, Poengky juga akan mendorong RUU Perampasan Aset yang masih digodok di Badan Legislasi (Baleg).

Komisi III DPR RI akan memilih dan menetapkan 5 orang untuk mengisi jabatan anggota dan Ketua KPK dari 10 nama yang melaksanakan uji kelayakan & kepatutan.

Setelah menerima surat presiden Nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024, DPR akan segera menggelar fit and proper test.

Nasir mengatakan, jadwal fit and proper test Capim dan Cadewas KPK bisa berubah jika Komisi III DPR RI belum menerima surat presiden.

Adies Kadir sebut DPR menargetkan uji kelayakan Capim dan Dewas KPK rampung sebelum reses 6 Desember.

Tindakan Joko Widodo yang mengirimkan nama capim KPK ke DPR RI sebelum lengser adalah hal yang tepat.

Ketua IM57+, Praswad Nugraha, mengatakan hal tersebut untuk menghindari Presiden Jokowi memilih pimpinan KPK dua kali dan potensi pengamanan kasus.

Jika DPR meloloskan figur yang punya catatan etik dan integritas miring sebagai pimpinan KPK, ini menjadi cerminan fungsi parlemen yang buruk.

10 nama capim KPK yang disetorkan pansel dinilai masih menerapkan logika keterwakilan dari unsur aparat penegak hukum.