Masuk tirto.id
tirto.id - Sambil bercanda, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menawarkan lowongan kerja kepada para wisudawan Universitas Indonesia, khususnya lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai asisten pribadi yang menyertainya setiap hari. Namun, pernyataan itu tidak ditanggapi dengan cukup antusias oleh mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus tersebut.
Purbaya menilai respons tidak antusias itu terjadi karena para wisudawan mengetahui bahwa gaji karyawan di Kementerian Keuangan tidak cukup tinggi. Hal ini pun dirasakannya sendiri setelah melepaskan posisi sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) karena diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Keuangan.
"Saya selalu bilang sama Bu Lana (Mantan Wakil DK LPS, Lana Soelistianingsih), gaji di Kementerian Keuangan turun dibandingkan LPS," katanya Sambil terkekeh, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Sabtu (14/2/2026).
Setelah memiliki kursi di Kementerian Keuangan, Purbaya menyadari tidak masalah memiliki gaji kecil di Kementerian yang bertugas mengelola keuangan negara tersebut. Sebab, di balik itu peluang untuk bisa menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN terbuka lebar bagi para pejabat di Kementerian Keuangan.
"Iya gaji pokoknya (kecil). (Tapi) ada juga jabatan Komisaris banyak. Lumayan itu. Jadi, Anda kalau mau ngelamar, ngelamar aja. Masa depan di sana juga baik, cerah, gajinya juga lumayan gede," kata dia.
Terlepas dari itu, Purbaya ingin ilmunya dalam mengelola negara dapat dipahami oleh generasi-generasi yang lebih muda.
"Tadinya mau saya rekrut, pak jadi asisten pribadi, temenin saya dari hari ke hari, sehingga pengetahuan kita ditransfer ke generasi yang lebih muda. Tapi karena nggak ada yang mau, ya udah enggak apa-apa. Dipikirkan gajinya kecil. Di Kementerian Keuangan gajinya bisa besar," jelas dia.
Sementara itu, dalam rapat dengan pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama sejumlah pakar dari fakultas hukum Udayana dan Universitas Semarang, Anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, setidaknya ada 39 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merangkap sebagai komisaris di BUMN. Padahal, putusan MK sudah melarang menteri atau wakil menteri rangkap jabatan.
"Saya ambil contoh boleh nanti ditelusuri, beberapa waktu lalu itu dari Kementerian Keuangan ada 39 komisaris di BUMN, padahal posisi-posisi komisarisnya adalah di BUMN yang misalnya mendapatkan penugasan negara," tutur dia, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
