Rasio Utang RI 40 Persen PDB, Nilainya Capai Rp9.637 Triliun

tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 31 Desember 2025 posisi utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp9.637,90 triliun, setara dengan 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika dirinci, Rp8.387,23 triliun atau 87,0 persen dari total utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya Rp1.250,67 triliun atau 12,98 persen berasal dari pinjaman.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, lonjakan utang pemerintah tersebut terjadi karena perlambatan ekonomi yang terjadi di tahun lalu. Meski begitu, total utang pemerintah ini masih tergolong aman karena tidak melebihi batas yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara sebesar 60 persen dari PDB.

"Defisitnya di 2,92 persen dan utangnya 40,5 persen dari PDB," kata Purbaya di kawasan The Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu menjelaskan, upaya pemerintah untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melalui penerbitan utang yang signifikan ini terpaksa dilakukan pemerintah. Sebab, seiring dengan perlambatan ekonomi yang terjadi, setidaknya hingga kuartal III 2025, Indonesia dikhawatirkan akan kembali mengalami krisis ekonomi tanpa pelebaran defisit dan peningkatan penerbitan utang.

"Ini, kan, kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat?" tutur dia.

Meski begitu, dengan mulai pulihnya kembali ekonomi di tahun ini, Purbaya berkomitmen untuk menata ulang kebijakan penerbitan utang pemerintah di tahun ini.

"Habis itu kita (pemerintah) tata ulang semuanya," tambahnya.

Dalam hal ini, pemerintah tengah berusaha untuk mengerek penerimaan negara. Dus, defisit dapat dipastikan tidak akan melonjak hingga melebihi batas 3 persen.

"Kami dorong [belanja], kami belanjakan dengan maksimal, tetapi tidak melanggar 3 persen rasio defisit ke PDB. Utang akan kami maintain di level yang stabil, mungkin akan turun. Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai juga akan bagus, sehingga utang bisa kami tekan perlahan ke bawah," jelas Purbaya.