Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Keuangan menarik utang baru senilai Rp127,3 triliun hingga 31 Januari 2026. Angka tersebut setara 15,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun. Meski demikian, pembiayaan utang tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan periode akhir Januari 2025 yang mencapai Rp153,33 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menilai, realisasi penarikan utang hingga akhir Januari tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan anggaran berjalan dengan baik.
“Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 23,7 persen dari target APBN,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Februari 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Secara terperinci, sebagian besar pembiayaan utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, Juda menilai kinerja pasar perdana SBN saat ini masih cukup solid.
“Secara keseluruhan realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6 persen,” lanjutnya.
Di sisi lain, realisasi pembiayaan nonutang per 31 Januari 2026 tercatat sebesar minus Rp22,2 triliun. Angka tersebut atau 15,3 persen dari target APBN 2026 sebesar minus Rp145,1 triliun. Realisasi pembiayaan nonutang ini juga lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp1,48 triliun.
Menurut Juda, perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi penarikan utang pemerintah yang lebih terukur. Sebab, sebelum menarik utang, Kementerian Keuangan menyesuaikannya terlebih dahulu dengan kebutuhan kas pemerintah serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.
“Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” tutup Juda.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
