Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Koperasi Desa Merah Putih (KDP) akan memperoleh pembiayaan dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengimpor 105 ribu kendaraan niaga atau pikap.
Setelah itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mencicil kewajiban pinjaman tersebut sebesar Rp40 triliun per tahun untuk enam tahun ke depan.
“Jadi, Koperasi Desa Merah Putih mereka meminjam uang dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dari bank Himbara. Kewajiban saya, Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan mencicil pinjaman sebesar Rp40 triliun selama enam tahun, enam tahun ke depan,” paparnya, dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Februari 2026, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Dengan skema ini, Purbaya menganggap tidak ada risiko yang ke depan berpotensi membebani kondisi fiskal negara. Sebab, kebutuhan untuk KDMP akan diambil dari anggaran yang sudah dialokasikan untuk Dana Desa.
Dalam hal ini, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi Dana Desa yang setiap tahun sudah dianggarkan dalam belanja negara menjadi untuk pemenuhan pembiayaan pengembangan KDMP.
“Jadi untuk saya sih risikonya clear, nggak ada tambahan risiko fiskal. Karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” jelas dia.
Dikabarkan sebelumnya PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan fisik program Koperasi Desa Merah Putih berencana untuk mengimpor 105 ribu pikap dari India. Kendaraan ini terdiri atas 35.000 unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Pengiriman kendaraan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
