Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, akan menyisir anggaran-anggaran negara yang tidak terserap secara optimal. Ketimbang mengendap, kata Purbaya, maka sebaiknya anggaran tersebut dialihkan langsung ke masyarakat dalam bentuk subsidi.
"Kita akan sisir. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi," ujar dia dalam rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Pemerintah sendiri diketahui akan memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras dengan minyak goreng 2 liter untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Bantuan ini diberikan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan akan mulai diluncurkan pada Oktober-November 2025.
"Pak Said (Ketua Banggar) minta 2 liter. Saya challenge, yaudah kenapa 2, 5 liter aja sekalian? Yang enggak berani Pak Said rupanya," ucap Purbaya.
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk menambah jumlah bantuan pangan. Permintaan ini respons terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
“Kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).
Said menjelaskan, semula pihaknya berniat meminta pemerintah untuk menambah bantuan pangan dengan 5 liter minyak goreng Minyakita.
Namun, dengan asumsi harga minyak di kisaran Rp14.000-Rp16.000 per liter dan beras Rp18.500 per kg termasuk biaya distribusi, anggaran yang harus dialokasikan pemerintah untuk bansos minyak akan jauh lebih besar dari anggaran bansos beras 10 kg.
“Awalnya kami minta 5 liter per bulan, tapi kalau 5 liter nanti lebih mahal dari berasnya, kan begitu. Kalau Bapak mau 5 liter, saya yang seneng Pak," ujar dia sambil berkelakar.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra
