Purbaya Sidak ke BNI, Berniat Ikut Rapat Direksi

tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke kantor pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Grha BNI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025) pagi.

Sembari berjalan memasuki gedung BNI, mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu mengatakan, dalam kunjungan dadakan perdananya itu, ia ingin melihat kerja Perseroan.

"Kita lagi sidak ke BNI, kita mau lihat bagaimana kerja mereka," katanya, dikutip akun TkTok resmi Purbaya, @Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Senin (29/9/2025).

Tidak sekadar berkunjung, ia bahkan berniat mengikuti rapat internal Perseroan apabila ada rapat yang sedang dilaksanakan oleh para direksi.

"Mau ikut rapat dengan direksinya kalau ada rapat, enggak tahu boleh masuk apa enggak," kata dia.

Dengan seragam Kementerian Keuangan putihnya, Purbaya lantas memasuki gedung BNI dan menaiki lift menuju ruang rapat, yang di dalamnya sudah ada Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan dan Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar.

Sementara itu, inspeksi dadakan ini dilakukan Purbaya di tengah polemik tren penurunan bunga deposito valuta asing (valas) dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, dan PT Bank Syariah (Persero) menyesuaikan suku bunga deposito menjadi 4 persen per tahun.

Penyesuaian ini diduga merupakan salah satu cara bagi perbankan untuk menarik dolar agar lebih banyak masuk ke Indonesia.

Namun demikian, dalam media briefing, di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (26/9/2025), Purbaya menampik dugaan bahwa kebijakan tersebut dijalankan 5 bank pelat merah atas instruksinya.

Bahkan, ia mengaku tidak pernah memberikan instruksi khusus kepada Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara (BPI Danantara) maupun kelima Bank Himbara untuk menaikkan bunga deposito valas dalam denominasi mata uang dolar AS.

"Orang menuduh saya itu menteri keuangan mendikte perbankan untuk naikkan bunga deposito ke 4 persen. Saya nggak pernah nyuruh Danantara atau perbankan untuk naikin," tegas dia.

Selain itu, sampai saat ini pun belum ada diskusi khusus terkait penyesuaian bunga deposito valas dengan denominasi dolar AS itu bersama tim Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang di dalamnya terdapat pula Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Ketua DK LPS dan Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar.

Sama halnya dengan dirinya, anggota KSSK lain juga tidak ada yang pernah menginstruksikan Bank Himbara untuk menempuh kebijakan tersebut. "Kan saya Ketua KSSK. Saya diskusi dengan gubernur BI juga tadi, Anda pernah dengar? Nggak juga," lanjut dia.