Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku tidak masalah jika Indonesia belum bisa mencapai target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 0 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto di tahun depan. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan ekonomi cukup berat, yang lantas mendorong masyarakat melancarkan gelombang protes pada beberapa minggu lalu.
Meski begitu, kebijakan-kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah sejak saat ini hingga tahun depan diarahkan untuk membuat kinerja penerimaan pajak lebih efektif. Dus, diharapkan perlahan-lahan defisit keuangan negara dapat dikurangi secara signifikan hingga mencapai 0 persen di 2027 atau 2028.
“Kalau enggak bisa dijalankan satu tahun, enggak apa-apa. Kita geser pelan-pelan. Tapi kita jelas, arah kita menuju ke sana. Tapi kalau meleset dikit, saya pikir ya enggak apa-apa,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Selama belum bisa mencapai target, defisit akan tetap diupayakan berada di bawah 3 persen, dengan rasio utang paling banyak 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Karenanya, menurut mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu tidak masalah apabila pemerintah mematok defisit sebesar 2,68 persen, lebih tinggi dari asumsi makro yang dirancang sebelumnya sebesar 2,48 persen dalam APBN 2026.
“Rasio utang ke PDB nggak boleh di atas 60 persen. Rasio defisit ke PDB setiap tahun nggak boleh di atas 3 persen. Kita masih memegang itu dengan baik sekali, walaupun keadaan seperti sekarang,” tambah Purbaya.
Hanya saja, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sosial politik, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat bisa dicapai Indonesia, APBN memang dirancang fleksibel. Artinya, pemerintah dapat mengurangi anggaran dari pos-pos belanja yang tidak begitu dibutuhkan atau sebaliknya, menambah anggaran pada pos-pos belanja penting seperti yang dilakukan terhadap transfer ke daerah (TKD) kemarin.
“Tekanan ekonomi lagi melambat. Akibatnya, Pak, Anda lihat kan beberapa minggu yang lalu, ada yang besar-besaran (demo). Anda mau itu? Jadi, si pemerintah harus memikirkan itu juga. Kita butuh stabilitas makro ekonomi dan sosial politik untuk memiliki pertumbuhan yang lebih cepat. Untuk memiliki ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat,” tegas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
