tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengancam akan mengambil alih anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) jika penyerapannya dinilai rendah.
Dana yang tak terserap tersebut rencananya akan dialihkan untuk membayar utang atau mengurangi defisit.
“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapan hanya akan sekian, ya kita ambil. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya tidak ada uang nganggur di departemen ataupun di kementerian,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Purbaya menekankan bahwa meskipun MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, perlakuan terhadap anggarannya tetap sama dengan program kementerian/lembaga lainnya. Ia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan prinsip stick and carrot.
“Ini stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ditambah lagi uangnya. Tapi hitungan kami tidak mungkin kelihatannya, maka kami mau lihat dan perbaiki. Kami bantu kalau bisa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa BGN telah menyetujui untuk mengembalikan dana yang tidak terserap. Justru, pihaknya ingin membantu agar penyerapan anggaran MBG dapat berjalan lebih cepat.
“Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya enggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah,” tegas Purbaya.
Untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan maksimal, Purbaya akan mengirimkan pegawai Kementerian Keuangan untuk memantau dan membantu pengelolaan anggaran di BGN.
“Treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen dan segala macam, biar kerja lah,” ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memacu kinerja kementerian/lembaga agar bekerja lebih cepat sesuai arahan Presiden Prabowo. Ia memastikan bahwa anggaran tetap tersedia apabila benar-benar dibutuhkan.
Adapun, BGN mengungkapkan realisasi anggaran MBG per 8 September 2025 baru mencapai Rp15,7 triliun dari pagu Rp71 triliun pada 2025.
Sedangkan anggaran untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp6 triliun belum terserap sama sekali.
“Kita memiliki anggaran Rp6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG. Sampai sekarang belum bisa membangun satu pembangunan pun, masih dalam proses,” kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id







































