tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani mengungkapkan, untuk mencapai pembangunan yang inklusif, Indonesia harus memiliki pilar ekonomi kuat. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya, salah satunya hilirisasi.
Namun, industri ekstraksi tidak bisa hanya mengandalkan hilirisasi mineral saja, melainkan juga sektor-sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya.
“Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral; hilirisasi pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya sehingga perekonomian nasional semakin berkualitas dan inklusif,” ujar dia, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Bersamaan dengan itu, Indonesia juga perlu mempersiapkan dan memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) agar siap menghadapi perkembangan zaman, persaingan global, ekonomi digital dan ekonomi disruptif.
Sumber daya manusia Indonesia yang tangguh akan menjadi penggerak kemajuan Indonesia. Selanjutnya, pembangunan karakter bangsa (nation and character building) untuk memperkuat cara pikir, cara kerja dan cara hidup bangsa.
"Memberikan self-respect kepada bangsa sendiri, memberikan self-confidence kepada diri bangsa sendiri, dan memberikan kesanggupan untuk mandiri,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah yang sampai saat ini masih terus terjadi, seperti soal kedaulatan pangan, mengatasi ketimpangan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga derajat hidup rakyat semakin sejahtera dan dimudahkan.
Pun pemerataan pembangunan di daerah yang juga harus semakin cepat dilakukan. Dalam hal ini, politik anggaran harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam mengakselerasi pembangunan.
Agenda strategis ke depan lainnya yang perlu didorong adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Puan bilang, untuk merampungkan pembangunan ibu kota baru, diperlukan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, skenario pembiayaan yang berkelanjutan hingga dukungan investasi.
"Juga akan sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa, untuk dapat selaras dalam memaknai Ibu Kota Negara sebagai agenda kita bersama dalam membangun ekonomi Indonesia masa depan dan momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional," ujar dia.
Tidak kalah penting, untuk mencapai pembangunan inklusif pemerintah juga harus bisa dengan cermat menetapkan prioritas, mengelola sumber pendanaan, serta memiliki kepemimpinan birokrasi yang handal.
"Agar tercapainya tujuan pembangunan nasional ke depan. Inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Pekerjaan-pekerjaan yang selesai dilakukan akan lebih baik; daripada rencana-rencana besar yang hanya dibicarakan," imbuh Puan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Maya Saputri
