tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mendukung wacana Presiden RI cum Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk membentuk koalisi permanen.
"PSI mendukung ide koalisi permanen yang disampaikan Pak Prabowo. Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan," kata Raja Juli dalam keterangan pers, Minggu (16/2/2025).
Raja Juli menjelaskan alasan partainya mendukung gagasan Prabowo tersebut. Menurutnya, ide politik itu dapat menjadi jaminan dalam pelaksanaan visi-misi pemerintahan Prabowo berjalan mulus, tanpa interupsi politik yang mengganggu.
"Koalisi permanen dibutuhkan agar tidak terjadi gonta-ganti visi dan kebijakan di tengah jalan yang akan menghambat pembangunan dan cita-cita kemajuan," kata Raja Juli.
Ide koalisi permanen menuai kritik dari Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD). Menurut Koordinator Nasional KPD, Miftahul Arifin, menilai koalisi permanen berpotensi merugikan demokrasi. Hal ini karena akan terjadi ketidakseimbangan kekuatan politik sehingga kebijakan pemerintah bisa berjalan tanpa kontrol yang efektif.
"Koalisi permanen dapat menciptakan monopoli kekuasaan, di mana partai-partai terpaksa ikut dalam koalisi besar," kata Miftahul.
Padahal, kata pria yang akrab disapa Miftah, demokrasi yang sehat memerlukan persaingan ide dan gagasan antar partai. Bukan sebaliknya, yang malah membuat kekuatan koalisi penuh seperti terjadi saat ini.
Dia khawatir jika dalam demokrasi ada satu kelompok yang terlalu dominan berpotensi terjadi pengendalian sistem politik yang tidak sehat.
"Demokrasinya mengarah ke demokrasi prosedural bukan subtansial, pemilu tetap diadakan, tetapi tidak ada persaingan politik yang berarti. Dan pemilu hanya menjadi formalitas saja," kata dia.
Tak jauh berbeda, peneliti Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, melihat wacana menjadikan koalisi saat ini menjadi permanen dapat mengarah pada lemahnya oposisi. Apalagi koalisi saat ini sudah terbilang gemuk.
"Oposisi yang lemah kemudian bisa berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan," kata Annisa kepada Tirto, Minggu (16/2/2025).
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
